KETIKKABAR.com – Vietnam membuat langkah radikal dengan menghapus struktur pemerintahan tingkat distrik, sebuah keputusan besar yang menandai reformasi birokrasi terbesar dalam sejarah negara itu.
Dalam sidang Majelis Nasional pada Senin, 16 Juni 2025, sebanyak 470 delegasi memberikan suara bulat untuk mengesahkan amandemen konstitusi yang menghapus unit administratif setingkat kabupaten dan kota (distrik), efektif mulai 1 Juli 2025.
Amandemen ini merampingkan sistem pemerintahan Vietnam menjadi hanya dua tingkat, yakni provinsi dan komune, dan secara resmi mengakhiri keberadaan pemerintahan distrik yang telah menjadi bagian dari sistem administrasi negara selama beberapa dekade.
“Ini adalah tonggak sejarah. Resolusi ini menandai dimulainya reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan meletakkan dasar konstitusional bagi sistem politik yang lebih ramping dan efektif,” ujar Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Khac Dinh, seperti dikutip Channel News Asia (CNA).
Baca juga: Bertahan dari Bom, Drone, dan Konspirasi: Ali Khamenei Kembali Muncul
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Vietnam untuk mengurangi pengeluaran negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Beberapa hari sebelum pengesahan amandemen, parlemen juga telah menyetujui penggabungan sejumlah provinsi dan kota, yang berdampak langsung pada pengurangan sekitar 80.000 pegawai negeri sipil.
Selain restrukturisasi pemerintahan, Majelis Nasional juga mengesahkan serangkaian undang-undang penting, antara lain:
-
Undang-Undang tentang Guru
-
Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan
-
Revisi Undang-Undang tentang Periklanan
Yang paling mencolok, adalah resolusi pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh anak-anak usia sekolah — dari prasekolah hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk menguniversalkan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3–5 tahun, sejalan dengan arahan Politbiro dan Komite Sentral Partai ke-13.
“Anggaran negara akan mencakup 20 persen dari total belanja pendidikan, dilengkapi dengan investasi sosial dan sumber pendanaan sah lainnya,” bunyi dokumen resmi yang dikutip media lokal.[]
