KETIKKABAR.com – Pengakuan mengejutkan dosen senior Fakultas Kehutanan UGM, Kasmudjo, soal ketidaklibatannya sebagai pembimbing akademik Joko Widodo (Jokowi) menuai kekhawatiran serius. Pengamat politik Muslim Arbi bahkan menyuarakan kegelisahannya terkait keselamatan sang dosen yang kini dianggap sebagai saksi kunci dalam dugaan pemalsuan ijazah mantan Presiden RI itu.
“Saya khawatir Pak Kasmudjo mengalami kejadian tak terduga. Kalau sampai beliau mendadak meninggal, maka satu-satunya saksi kunci yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi akan hilang,” ujar Muslim Arbi, Selasa (17/6).
Baca juga: Kasus Ijazah Jokowi Dihentikan, KP3-I: Polri Terlalu Membela
Muslim meminta aparat penegak hukum segera memberikan perlindungan penuh terhadap Kasmudjo. Ia menegaskan, pengakuan sang dosen memiliki dampak besar dalam membuka tabir kebenaran soal latar belakang akademik Jokowi.
Kasmudjo sebelumnya menyatakan bahwa ia bukan pembimbing akademik Jokowi, dan tidak pernah membimbing skripsinya. Ia bahkan mengaku saat itu masih berstatus sebagai asisten dosen (asdos), bukan dosen tetap.
“Saya tidak pernah menjadi dosen pembimbing Pak Jokowi. Itu perlu saya luruskan,” tegasnya dalam sebuah wawancara yang kini viral di media sosial.
Pernyataan tersebut membantah klaim lama yang menyebut Kasmudjo sebagai pembimbing skripsi Jokowi, sebagaimana pernah disampaikan langsung oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan publik.
Keterangan Kasmudjo juga memperkuat tuntutan dari masyarakat sipil dan sejumlah pengacara independen agar Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan institusi negara lainnya membuka kembali investigasi soal validitas ijazah sarjana Jokowi.
Muslim Arbi menegaskan, kehadiran Kasmudjo dalam proses hukum tidak tergantikan.
“Kasmudjo bukan saksi biasa. Beliau saksi utama. Tanpa beliau, publik kehilangan satu-satunya jendela menuju kebenaran sejarah akademik Jokowi,” ucapnya.
Muslim juga mengingatkan bahwa Indonesia punya sejarah panjang hilangnya saksi kunci secara misterius dalam kasus-kasus besar. Ia menyinggung istilah “silent operation” yang diyakini kerap digunakan untuk meredam kasus sensitif yang mengancam elite kekuasaan.
Seiring dengan meningkatnya sorotan publik, desakan agar UGM membuka dokumen asli, arsip akademik, serta SK resmi pembimbingan akademik Jokowi semakin menguat.
Aktivis masyarakat sipil pun mulai bersuara. Mereka mendesak Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan KPK untuk ikut mengawasi situasi yang dialami Kasmudjo dan menjamin perlindungan terhadap siapapun yang menyimpan informasi penting terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.
“Rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka. Negara tidak boleh menutup mata,” tegas Muslim Arbi.[]
