KETIKKABAR.com – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dinilai perlu diikuti dengan tindakan hukum lebih dalam. Desakan ini datang dari peneliti media dan politik, Buni Yani.
“Langkah tegas Presiden Prabowo patut diapresiasi. Tapi publik menuntut lebih. Jangan berhenti di pencabutan izin saja,” tegas Buni, Rabu (11/6/2025).
Buni mengajak aparat penegak hukum untuk menelusuri informasi yang beredar luas di media sosial, terutama soal dugaan keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aktivitas tambang di wilayah tersebut.
Baca Juga: Heboh Kapal JKW & Dewi Iriana, Netizen Seret Nama Jokowi
Menurut Buni Yani, publik ramai membicarakan keberadaan dua kapal pengangkut nikel yang diduga menggunakan nama “Jokowi” dan “Iriana”. Kapal-kapal ini dikabarkan beroperasi di sekitar kawasan tambang nikel di Raja Ampat, wilayah yang kini menjadi sorotan karena pelanggaran izin dan dampak lingkungan.
“Ini menyangkut dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jangan ada yang kebal hukum,” kata Buni.
Buni juga menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun, termasuk mantan lingkar kekuasaan.
“Prabowo tidak perlu takut pada Jokowi dan geng Solo. Ini saatnya menunjukkan siapa pemimpin sejati. Rakyat ada di belakangnya,” tandas Buni.
Baca Juga: Surga Diangkut Kapal Hilirisasi? Nama Keluarga Jokowi Muncul di Raja Ampat
Sebelumnya, Pemerintah secara resmi mencabut empat IUP tambang nikel milik:
-
PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
-
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
-
PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
-
PT Nurham
Langkah ini dilakukan karena keempat perusahaan dinilai melanggar aturan lingkungan dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan.
“Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP di luar PT Gag Nikel dicabut. Saya langsung lakukan langkah teknis,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).[]
