KETIKKABAR.com – Peneliti media dan politik Buni Yani kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait uji forensik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Bareskrim Polri.
Menurutnya, sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses uji tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Kepolisian belum sepenuhnya independen dan masih menunjukkan loyalitas terhadap lingkaran kekuasaan lama.
“Artinya Kepolisian de facto belum berada di bawah kontrol Presiden Prabowo Subianto,” ujar Buni Yani dalam keterangannya yang dikutip Minggu, 25 Mei 2025.
Sinyal Tidak Netral?
Buni menyoroti cara Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Dirtipidum Bareskrim Polri, merespons ketidakhadiran Eggi Sudjana dalam pemeriksaan sebagai pelapor.
“Seharusnya Djuhandhani paham bahwa Eggi tidak datang karena sakit. Tapi pernyataannya justru seolah-olah Eggi mangkir tanpa alasan,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik pernyataan Bareskrim yang menyebut Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tidak terdaftar di Kemenkumham. Menurutnya, pernyataan ini terkesan ingin melemahkan posisi hukum TPUA di mata publik.
“Padahal, tidak semua organisasi wajib berbadan hukum menurut undang-undang,” tambah Buni.
Bahasa Tubuh yang Dipertanyakan
Sorotan Buni tak berhenti di situ. Ia juga mengomentari bahasa tubuh dua penyelidik Bareskrim saat mewawancarai Jokowi dalam rangkaian uji forensik ijazah tersebut.
Foto yang beredar di media sosial menunjukkan sikap penyelidik yang menurutnya terkesan tak berani dan inferior, seperti bawahan yang sedang menghadap atasan.
“Ini mencerminkan ada ketimpangan psikologis dalam proses hukum. Padahal seharusnya penyelidik bersikap netral, apalagi saat memeriksa seorang mantan presiden,” kata Buni Yani.[]
