KETIKKABAR.com – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) resmi mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) bagi warganya yang ingin bepergian ke Indonesia.
Peringatan ini dirilis sejak 30 April 2025, dengan klasifikasi risiko yang berbeda di setiap wilayah, termasuk larangan total untuk bepergian ke Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
“Bersikaplah lebih waspada di Indonesia karena terorisme dan bencana alam. Beberapa area memiliki risiko yang meningkat,” demikian pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS yang dikutip pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam sistem peringkat perjalanan yang digunakan pemerintah AS, Indonesia kini berada pada Level 2: increased caution atau imbauan untuk lebih berhati-hati.
Namun, untuk wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan, statusnya dinaikkan ke Level 4, kategori tertinggi, yang berarti larangan total bagi warga AS untuk berkunjung ke sana.
Ancaman Teror dan Bencana Alam
AS menyoroti meningkatnya ancaman serangan teror di Indonesia. Menurut mereka, kelompok teroris disebut terus merencanakan serangan tanpa peringatan, dengan target yang bisa mencakup kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, pusat perbelanjaan, hingga restoran.
Selain terorisme, pemerintah AS juga memperingatkan risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
“Bencana semacam ini dapat mengganggu transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan layanan kesehatan,” tulis pernyataan itu.
Larangan Masuk Wilayah Papua
Larangan bepergian secara khusus diberlakukan untuk wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. AS menilai wilayah ini memiliki risiko tinggi karena maraknya konflik bersenjata dan aksi demonstrasi yang berpotensi memicu kekerasan.
Peringatan tersebut juga menyinggung risiko penculikan oleh kelompok separatis bersenjata yang diyakini dapat menargetkan warga negara asing. “Aksi kekerasan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian bagi warga negara AS,” tulis mereka.
Kondisi keamanan yang memburuk di Papua juga berdampak pada kemampuan AS untuk memberikan layanan darurat di kawasan tersebut.
Diketahui, pegawai pemerintah AS yang ditugaskan di Indonesia harus mendapatkan otorisasi khusus sebelum dapat memasuki wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.[]
