KETIKKABAR.com – Pencopotan Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I pada 29 April 2025 menimbulkan polemik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan purnawirawan TNI.
Letjen (Purn) Yayat Sudrajat mengkritik tindakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Yayat menilai, Kunto Arif Wibowo adalah korban kebijakan rezim sebelumnya yang tidak menyukai kritiknya, terutama setelah menulis opini kritis terkait situasi politik pada 2023.
Kunto Arif Wibowo sebelumnya dikenal sebagai perwira yang disayangi masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Timur, karena sifat humanisnya. Yayat Sudrajat juga mencatat bahwa pencopotan Kunto Arif Wibowo dilakukan tanpa koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut agar keputusan tersebut dibatalkan dan Kunto dipulihkan dalam jabatannya.
Situasi ini juga mendapat perhatian dari pengamat politik, Rocky Gerung, yang mengaitkan pencopotan tersebut dengan adanya manuver politik di dalam tubuh pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh “Geng Solo”.
Menurut Rocky, tindakan-tindakan tersebut mencerminkan dinamika politik yang bisa memengaruhi kestabilan internal pemerintahan Prabowo.
Selain itu, Anggota Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, juga memberikan kritik keras terkait pengaruh politik dalam mutasi di tubuh TNI. Hasanuddin menilai bahwa keputusan mutasi harus didasarkan pada kebutuhan organisasi TNI, bukan karena tekanan eksternal atau opini masyarakat sipil.
Di sisi lain, Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan para purnawirawan memiliki satu perjuangan dan pengabdian yang sama, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pengkajian mendalam terkait masalah ini.
Polemik ini menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan purnawirawan TNI, yang menuntut agar permasalahan mutasi di TNI diselesaikan dengan pertimbangan objektif demi menjaga profesionalisme dan netralitas institusi pertahanan negara.[]
