KETIKKABAR.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat kritik tajam terkait penunjukan sebelas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan.
Kritikan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, yang menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan kegagalan pemahaman tentang tata kelola keuangan dalam mendukung program kerja kementerian.
Struktur Tim FOLU Net Sink 2030 tertuang di Kepmen Kehutanan No 32/2025. Dalam Kepmen ini, sebelas nama kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030 dengan honor Rp20-Rp50 juta per bulan.
Alex memandang, puluhan juta gaji dan dana hibah itu seharusnya diserap oleh Kemenhut untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan.
“Dana hibah ini kan semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program,” kata Alex seperti dikutip rmol pada Jumat 7 Maret 2025.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Alex menilai, Raja Juli yang juga Sekretaris Jenderal PSI tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Penilaian itu, tak lepas dari pengamatan Alex terhadap personel yang mengisi berbagai posisi di tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya.
“Di mana, mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi pro lingkungan,” katanya.
Alex menambahkan bahwa keputusan Menteri Kehutanan ini berisiko merusak kepercayaan publik terhadap Kementerian Kehutanan dan program FOLU Net Sink 2030 itu sendiri.
“Publik akan melihat ini sebagai bagi-bagi kekuasaan bagi kolega-kolega politik, bukan sebagai upaya serius untuk menangani isu perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan,” tutupnya.[]
