KETIKKABAR.com, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin atau yang akrab disapa Dek Gam, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia bahkan meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan penerapan pasal makar apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana.
Pernyataan itu disampaikan Dek Gam saat memberikan masukan kepada Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dek Gam mengaku dirinya juga pernah menjadi korban penyadapan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak setengah-setengah dalam menangani perkara tersebut.
Menurutnya, pihak-pihak yang diduga terlibat harus segera dipanggil dan dimintai keterangan untuk mengungkap motif serta tujuan di balik aktivitas penyadapan.
“Kalau memang disadap, jangan tanggung-tanggung. Langsung saja panggil, tanya salahnya apa, melawan negara atau tidak,” ujar Dek Gam di hadapan Kapolri.
Ia menegaskan, apabila dugaan penyadapan terhadap kepala negara terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana, aparat harus mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang sesuai, termasuk pasal makar jika unsur hukumnya terpenuhi.
Dek Gam juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pengalaman Aceh pada masa konflik. Ia mengingatkan bahwa dahulu masyarakat yang sekadar membicarakan keburukan negara di warung kopi bisa dianggap melakukan makar.
“Kalau dulu di Aceh, hanya cerita di warung kopi tentang kejelekan negara saja dianggap makar. Sekarang, kalau memang terbukti ada yang menyadap kepala negara, jangan ragu untuk menindak sesuai hukum,” tegasnya.
Selain meminta pengusutan menyeluruh, Dek Gam juga menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota DPR dalam kelompok yang diduga berkaitan dengan praktik penyadapan tersebut.
Ia meminta Kapolri menyampaikan informasi apabila terdapat anggota legislatif yang diduga terlibat agar dapat ditindaklanjuti oleh MKD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada anggota DPR yang ikut-ikut bermain dalam kelompok tersebut, tolong kasih tahu kami. Ketua MKD akan menindak tegas anggota DPR yang terbukti terlibat,” katanya.
Dek Gam menegaskan, penanganan dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus dilakukan secara serius, transparan, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia meminta seluruh pihak yang diduga terlibat diproses sesuai hukum agar perkara tersebut dapat terungkap secara menyeluruh tanpa mengabaikan prinsip penegakan hukum. []
