KETIKKABAR.com, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan surat undangan yang ditujukan kepada pimpinan dan anggota DPR, salah satu agenda rapat tersebut adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI. Agenda itu merupakan tindak lanjut hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi pada Rabu (11/11/2026).
“Acara pengumuman usul penggunan hak Anggota DPR RI,” demikian bunyi agenda rapat yang tertera dalam surat undangan tersebut.
Selain membahas usulan HMP, rapat paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Agenda lainnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
Semula, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, Sekretariat DPR kemudian mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 14.00 WIB.
Sebelumnya, Pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi tercatat telah menandatangani usulan tersebut.
Hal itu diketahui setelah pimpinan DPR menggelar rapat bersama para legislator pengusul HMP di ruang rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam pertemuan tersebut, Saan menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, jumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat mencapai 120 orang.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026).
Adapun 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, dengan rincian Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Partai Demokrat 18 anggota, dan Partai Gerindra 11 anggota.
Saan menyampaikan bahwa jumlah pengusul tersebut telah melampaui persyaratan minimal untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi,” kata dia.
Ia menegaskan, usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan dalam forum rapat paripurna.
Adapun usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Substansi yang disampaikan para pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat terkait dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden maupun wakil presiden.
Meski telah mendapatkan dukungan 120 anggota DPR, usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan HMP dan pembahasannya dalam rapat paripurna belum berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal bagi DPR untuk menindaklanjuti usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang diajukan para anggotanya. []
