KETIKKABAR.com, Kota Jantho — Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, mengingatkan seluruh keuchik agar menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan gampong.
Selain itu, keuchik diminta membangun komunikasi yang baik, mengedepankan transparansi, serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Syukri saat memberikan paparan dalam kegiatan retret keuchik di Kota Jantho, Aceh Besar, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Syukri, jabatan keuchik merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan masyarakat yang diperoleh melalui proses pemilihan. Berbeda dengan jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang masa tugasnya diatur berdasarkan ketentuan kepegawaian, jabatan keuchik memiliki konsekuensi politik serta pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat.
“Jabatan keuchik adalah jabatan kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, keuchik harus mampu menjaga amanah tersebut dengan integritas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ia mengatakan, menjalankan tugas sebagai keuchik bukanlah pekerjaan mudah. Selain harus melewati berbagai persyaratan dan tahapan pemilihan, seorang keuchik juga dituntut memiliki kepekaan sosial, kesabaran, serta kesiapan menghadapi beragam persoalan di tengah masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wabup Syukri didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Jakfar, SP, M.Si.
Syukri menyebutkan, keuchik sering menjadi pihak yang mendapat sorotan ketika suatu program atau kegiatan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, seorang keuchik harus memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan sekaligus menghadapi berbagai dinamika di lingkungan gampong.
“Saya yakin keuchik yang hadir pada retret ini semuanya memiliki integritas. Namun, untuk mewujudkan keuchik yang profesional, disiplin, dan berdaya saing, tentu diperlukan semangat untuk terus maju dan meningkatkan kemampuan,” katanya.
Dalam sesi dialog, Syukri turut menanggapi persoalan tapal batas antargampong yang disampaikan sejumlah peserta retret. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah membentuk tim khusus untuk menangani dan menyelesaikan persoalan batas wilayah tersebut.
Tim tersebut nantinya akan turun langsung ke lapangan guna melakukan penelusuran sekaligus mencari penyelesaian atas persoalan batas antargampong. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyurati Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan tersebut.
Menyangkut usulan kegiatan studi banding, Syukri menyampaikan bahwa program tersebut perlu dievaluasi dari sisi manfaat dan efektivitas, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, hasil studi banding tidak selalu dapat diterapkan di daerah lain. Hal itu karena setiap wilayah memiliki karakteristik, kondisi, dan pola pemerintahan yang berbeda. Perubahan kebijakan maupun regulasi di tingkat pusat juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapannya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya peningkatan kapasitas keuchik melalui proses belajar, memperluas wawasan, serta membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Ia meminta keuchik menjalin koordinasi dengan pendamping desa maupun jajaran pemerintahan agar setiap kebijakan dan program pembangunan gampong dapat berjalan sesuai ketentuan.
Bahrul Jamil juga mengingatkan para keuchik agar tidak terburu-buru mengganti atau merombak struktur aparatur gampong setelah dilantik. Menurutnya, pergantian aparatur tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dapat menyebabkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang selama ini telah memiliki pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Keuchik yang baru dilantik jangan langsung merombak struktur yang sudah ada. Perlu dipertimbangkan kemampuan dan pengalaman aparatur, karena SDM yang sudah mapan merupakan modal penting dalam menjalankan pemerintahan gampong,” pesannya.
Selain itu, Sekda menyoroti masih adanya keuchik yang mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat dipengaruhi keterbatasan kemampuan serta kurangnya kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri.
Untuk membangun kepercayaan masyarakat, Bahrul Jamil meminta para keuchik mengedepankan keterbukaan dalam menyampaikan program pembangunan dan pengelolaan keuangan gampong.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyediakan papan informasi sebagai sarana publikasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Keuchik juga diminta mengoptimalkan peran tuha peut sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
“Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keuchik harus terbuka dalam menyampaikan program pembangunan dan pengelolaan keuangan, menyediakan papan informasi, serta melibatkan tuha peut sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Bahrul Jamil.
Melalui kegiatan retret tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap para keuchik semakin memahami tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan gampong yang transparan, profesional, dan akuntabel. []
