KETIKKABAR.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh camat di Indonesia untuk merapatkan barisan dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah ini dinilai krusial demi mengawal sekaligus menyukseskan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa posisi jajaran di tingkat wilayah sangat vital.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah pusat di daerah sangat bergantung pada seberapa efektif dan tepat sasaran eksekusi yang dilakukan oleh para aparatur kewilayahan.
“Kami berharap bukan saja ekstra keras, tapi super keras,” tegas Safrizal saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka Mendukung Program Prioritas Presiden di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Forum strategis ini dihadiri sekitar 378 camat secara tatap muka dan tersambung dengan lebih dari 7.000 camat lain di seluruh penjuru Tanah Air via daring.
Pembekalan teknis ini dirancang khusus untuk memantapkan pemahaman dan peran para camat dalam menopang implementasi kebijakan nasional di wilayah masing-masing.
Adapun sejumlah agenda besar yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut meliputi program jaminan rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, hingga percepatan penanganan dan pemberantasan tuberkulosis (TBC).
Safrizal menggarisbawahi, berbagai agenda prioritas itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga. Oleh karena itu, camat memegang peran kunci sebagai jembatan yang menghubungkan arah kebijakan dari pusat menuju tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan.
“Ini penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan,” bebernya.
Ia memaparkan, pemahaman teknis yang mumpuni akan memudahkan para camat dalam memetakan bentuk dukungan konkret di lapangan.
Sebagai contoh, dalam upaya menanggulangi penyakit TBC, camat dituntut lebih aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan jaringan aparatur setempat. Hal itu penting guna menyisir pelacakan kasus sekaligus mendorong kesadaran warga agar berobat sampai tuntas.
Safrizal meyakini bahwa pendekatan berbasis kewilayahan ini akan memperkokoh efektivitas program teknis yang digelontorkan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
“Jadi pendekatan aparatur kewilayahan ini tentu kita berharap bisa memperkuat program teknis yang diberikan oleh kementerian dan lembaga,” tuturnya.
Melalui sinergi yang makin solid, Kemendagri berharap para camat tak hanya sigap membaca peta persoalan di daerahnya, tetapi juga cepat mengeksekusi jalan keluar jika mendapati kendala di lapangan.
Pada akhirnya, peran camat diharapkan tidak berhenti pada urusan administrasi di balik meja semata, melainkan menjelma sebagai motor penggerak utama dan fasilitator yang menjamin keberhasilan pembangunan nasional di tingkat tapak. [*]
