Hukum

Nasir Djamil Desak Pengusutan Tuntas dan Evaluasi Dandim Pidie

KETIKKABAR.com, Pidie — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, mendesak pengusutan secara tuntas, transparan, dan objektif atas kasus penembakan yang menewaskan seorang warga bernama Abzalul Riza di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Desakan tersebut ditegaskan Nasir saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Sabtu (7/11/2026) guna melihat kondisi lapangan sekaligus menyerap aspirasi warga serta keluarga korban.

Dalam peninjauan itu, legislator asal Aceh tersebut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga almarhum Abzalul Riza. Ia juga menjenguk sejumlah warga yang mengalami luka-luka di RSUD Tgk. Abdullah Syafi’i, Beureunuen, sekaligus menyerahkan bantuan kepedulian.

Nasir menegaskan bahwa insiden penembakan yang menelan korban jiwa ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

“Peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Keluarga almarhum Abzalul Riza berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” tegas Nasir di hadapan masyarakat.

BACA JUGA:  Polda Aceh Musnahkan 104,86 Hektare Ladang Ganja di 6 Kabupaten

Selain mendengarkan keluhan terkait kondisi korban luka dan kerusakan barang warga, Nasir turut merespons tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang terdampak peristiwa tersebut.

Minta Panglima TNI Evaluasi Dandim Pidie

Menanggapi gelombang aspirasi dari masyarakat Tiro dan elemen mahasiswa di Kabupaten Pidie, Nasir Djamil juga meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengevaluasi dan mencopot Komandan Kodim (Dandim) 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, dari jabatannya.

Ia menilai dugaan tindakan yang melampaui kewenangan perlu diperiksa secara serius dan objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Guna memastikan kebenaran di lapangan, Nasir mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengurai kronologi, menunjuk pihak yang bertanggung jawab, serta mengawal seluruh hak korban dan keluarganya.

BACA JUGA:  Lima Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Simpang Air Dingin-Labuhan Bajau Diserahkan ke JPU

Bagi Nasir, penanganan tragedi Pulo Kenari tidak sekadar menindak pelaku di lapangan, melainkan harus hadir memberikan keadilan substantif.

“Masyarakat dan keluarga korban berhak mendapatkan keadilan. Karena itu, pengungkapan peristiwa ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak independen,” ujarnya.

Ia berharap seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat bekerja secara profesional, terbuka, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan demi menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.[]

TERKAIT LAINNYA