KETIKKABAR.com, Jakarta — Lebih dari 9.600 desa di Indonesia masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Di tengah persoalan kemiskinan dan pembangunan yang belum tuntas, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah desa ekspor dari sekitar 454 menjadi 5.000 desa.
Persoalan tersebut menjadi tantangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui pembangunan dari desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, desa memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi nasional. Namun, potensi itu masih dibayangi berbagai persoalan mendasar, terutama kemiskinan dan pembangunan yang belum selesai.
“Karena jumlah desa ini 75.296, penduduk Indonesia itu lebih dari 70% berdiam di desa. Kemudian hampir semua potensi ada di desa, tapi sekaligus desa juga menyimpan juga banyak PR berat kita, di antaranya tentu kemiskinan dan lain-lain,” ujar Yandri dalam Agrifood Forum 2026, Senin (19/10/2026).
Menurut Yandri, pembangunan desa merupakan bagian dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Untuk mempercepat pembangunan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, Yandri mengklaim telah menjalin lebih dari 70 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan desa.
“Kami sadar 75.000 desa itu sangat banyak, perlu melibatkan kolaborasi dan harus diintegrasi dengan kementerian lembaga,” kata dia.
Target 5.000 Desa Ekspor
Salah satu upaya yang didorong pemerintah ialah memperbanyak desa yang mampu menembus pasar internasional. Saat ini, jumlah desa ekspor baru sekitar 454 desa, dengan perputaran uang sekitar Rp1 triliun yang berasal langsung dari desa.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 5.000 desa. Untuk mengejar target itu, Kementerian Desa akan menggandeng Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
Namun, memperluas ekspor desa tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produk yang dijual ke luar negeri. Produk desa harus memenuhi standar ekspor, baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun kesinambungan pasokan.
Yandri mencontohkan gula aren dari Desa Temon, Pacitan, yang telah menembus pasar Malaysia, Belanda, dan Australia. Sementara itu, ikan koki emas dari Pandeglang telah dipasarkan ke Kanada, Prancis, dan Inggris.
Ia berharap pemasaran langsung dari desa ke negara tujuan dapat memangkas rantai distribusi dan mengurangi peran tengkulak sehingga petani memperoleh hasil yang lebih maksimal. Menurut Yandri, produk desa yang dikembangkan saat ini telah menjangkau 49 negara.
Meski mendorong ekspor, Yandri menegaskan kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu. Pemerintah juga berencana mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan potensi setiap wilayah, seperti jahe, serai, dan bawang merah, untuk memenuhi permintaan pasar.
Dana Desa dan Koperasi Merah Putih
Selain ekspor, pemerintah mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) untuk menggerakkan ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok pangan.
Yandri membantah anggapan bahwa dana desa dipotong atau diambil pemerintah pusat. Ia menegaskan dana tersebut tetap kembali ke desa, salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan koperasi.
“Jadi kalau ada orang memelintir dana desa dipotong atau diambil oleh pusat, tidak. Kita pastikan itu kembali ke desa. Apa wujudnya? Koperasi Desa Merah Putih,” imbuhnya.
Menurut Yandri, Kopdes dirancang memiliki gudang yang dapat dimanfaatkan bersama Perum Bulog, tempat penampungan hasil pertanian, serta gudang pupuk.
Koperasi tersebut juga diharapkan menjadi penyalur barang bersubsidi sekaligus pembeli siaga (off-taker) bagi produk desa. []
