KETIKKABAR.com, Medan — Kejati Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Aula Jos Sudarso, Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I, Belawan, Sumatera Utara, Jumat, 16 Oktober 2026.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi, koordinasi, dan penegakan hukum di wilayah laut melalui pertukaran informasi, dukungan personel, serta koordinasi penanganan perkara sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Kepala Kejati Aceh Teuku Rahmatsyah mengatakan perjanjian tersebut tidak hanya menjadi kesepakatan formal, tetapi juga landasan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua institusi dalam mendukung penegakan hukum.
“Penandatanganan MoU ini tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan formal antarlembaga, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam membangun koordinasi yang efektif, menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengoptimalkan peran masing-masing institusi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum di Laut
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, S.H., mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya mendukung penegakan hukum melalui kolaborasi antarlembaga.
“Kita sepakat dan siap serta komitmen untuk mengawal penegakan hukum di laut dengan bekerja sama dan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum demi kebaikan negeri,” ujarnya.
Ali menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi untuk mendukung penegakan hukum, koordinasi teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, serta dukungan personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.
Perjanjian itu juga mencakup dukungan di bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kodaeral I, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta koordinasi teknis maupun nonteknis dalam penyidikan, penuntutan, dan penanganan perkara koneksitas.
Selain itu, kedua institusi akan berkoordinasi dalam sosialisasi tugas dan fungsi penanganan perkara koneksitas serta perkembangan hukum terbaru. Melalui kerja sama tersebut, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin efektif dalam menangani persoalan hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Diawali Apel Gabungan TNI AL dan Kejaksaan
Sebelum penandatanganan PKS, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana bersama Kepala Kejati Aceh Teuku Rahmatsyah, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin, dan Kepala Kejati Riau I Dewa Gede Wirajana memimpin apel gabungan.
Apel tersebut diikuti personel TNI AL, Korps Marinir, jajaran kejaksaan negeri, serta pejabat utama dari kedua institusi.
Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin bersama Kepala Kejati Aceh dan Riau menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian secara nyata.
Implementasi kerja sama dinilai menjadi kunci agar sinergi yang telah disepakati dapat memperkuat upaya penegakan hukum di wilayah laut.
Tindak Lanjut Kesepakatan Jaksa Agung dan Panglima TNI
Penandatanganan PKS antara Kejati Aceh, Sumut, dan Riau dengan TNI AL merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI yang sebelumnya ditandatangani di Jakarta.
Pelaksanaan kerja sama tersebut tetap mengacu pada kewenangan masing-masing institusi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan itu turut dihadiri Asisten Pidana Militer Kejati Sumut Kolonel TNI Lukas Sambiono, Asisten Pidana Militer Kejati Riau dan Aceh, Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo, serta Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumut Muhamad Ilham Samuda.
Sejumlah kepala kejaksaan negeri di wilayah Sumatera Utara dan pejabat utama Kodaeral I, termasuk Asisten Intelijen, Asisten Operasi, serta Komandan Detasemen Markas Kodaeral I, juga hadir dalam kegiatan tersebut. []
