KETIKKABAR.com — Sinergi kebijakan, penguatan inovasi, dan pengembangan talenta digital menjadi pilar utama untuk mengoptimalkan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional baru.
Semangat kolaborasi ini mengemuka dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Gelaran tahunan hasil kolaborasi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) ini berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu (26/9/2026).
Mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional”, perhelatan ini juga disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang ditandai dengan penganugerahan TPID Awards dan Championship TP2DD.
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Jajaran pejabat negara turut hadir, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Sinergi Kebijakan dan Prospek Ekonomi Digital
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa percepatan transformasi digital merupakan hal krusial di tengah kondisi ekonomi global yang belum solid, tingginya ketidakpastian pasar keuangan, serta risiko digital yang makin kompleks. Menyoroti semangat Sinergi Merah Putih, ia menggarisbawahi pentingnya pelindungan konsumen dan pengamanan sistem pembayaran.
“FEKDI x IFSE 2026 menjadi wujud nyata sinergi untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital melalui kebijakan yang berdampak, inklusif, dan terintegrasi. Transformasi digital harus mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Destry.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan potensi masif dari lanskap digital Indonesia di kawasan regional.
“Ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mendekati USD100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai USD180–340 miliar pada 2030,” kata Airlangga.
Ia menambahkan bahwa potensi tersebut harus terus ditopang inovasi dan pengembangan talenta digital agar dampaknya makin inklusif.
Senada dengan hal tersebut, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menyoroti pentingnya dampak digitalisasi terhadap sektor riil.
“Karena itu, inovasi harus tumbuh dalam ekosistem yang aman, inklusif, dan didukung sinergi yang kuat,” jelasnya.
Mendagri Tito Karnavian turut menekankan peran krusial kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Lonjakan Transaksi Digital dan Kinerja Infrastruktur
Akselerasi EKD mencatatkan performa signifikan. Pada Agustus 2026, transaksi ekonomi keuangan digital tumbuh 40,36% (year-on-year/yoy) dengan volume mencapai 6,11 miliar transaksi. Capaian ini disokong oleh tingginya penetrasi QRIS yang telah menjangkau 69,32 juta pengguna dan 47,11 juta merchant.
Ke depan, integrasi akseptasi QRIS dan Kartu Kredit Indonesia akan terus dioptimalkan. Dari sisi infrastruktur pembayaran ritel, volume transaksi BI-FAST per Agustus 2026 menembus 549 juta transaksi dengan akumulasi nilai mencapai Rp1.346 triliun.
Potret Digitalisasi Daerah: Capaian di Provinsi Aceh
Akselerasi EKD juga merambah ke tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Aceh. Dalam upaya mendukung target Elektronifikasi Keuangan Daerah (EKD), akumulasi pengguna QRIS di Tanah Rencong hingga Agustus 2026 mencapai 848.176 pengguna (tumbuh 22,46% yoy), dengan total merchant sebanyak 347.497 (tumbuh 55,78% yoy). Peningkatan ini dipicu oleh perluasan akseptasi di sektor UMKM, pasar rakyat, pariwisata, hingga layanan publik.
Inovasi konkret terlihat pada penerapan QRIS Dinamis untuk pembayaran PBB-P2 di Kota Banda Aceh.
Sistem ini mengintegrasikan QRIS langsung ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran secara presisi, cepat, dan praktis. Inovasi hasil kolaborasi BPKK Kota Banda Aceh, Bank Aceh Syariah, dan Bank Indonesia ini diharapkan menjadi benchmark bagi pemerintah daerah lain di Aceh.
Guna meningkatkan user experience, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh juga menggulirkan berbagai program imbalan (sweetener).
Pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta pembayaran PBB-P2, masyarakat yang melakukan transaksi via QRIS berhak memperoleh insentif berupa paket sembako dan manfaat pendukung lainnya.
Pengendalian Inflasi Daerah dan Penganugerahan TPID Awards 2026
Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi panggung penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui Rakornas TPID/TPIP.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa koordinasi intensif bersama seluruh kepala daerah terkait dinamika harga komoditas berhasil menjaga inflasi nasional dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2026. Per Agustus 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga pada tingkat 3,19% (yoy), sementara inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) berada di posisi 4,06% (yoy).
Dalam perhelatan ini, pemerintah mengumumkan pemenang TPID Awards 2026 untuk kategori Provinsi Berkinerja Terbaik, Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, serta Kabupaten/Kota Berprestasi. Para pemenang direkomendasikan menerima tambahan insentif fiskal guna memacu keberlanjutan stabilitas harga di daerah.
Di Provinsi Aceh, koordinasi TPID berhasil menekan inflasi IHK pada level 4,86% (yoy) per Agustus 2026. Capaian ini disokong oleh pelaksanaan 38 kali Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah di berbagai wilayah, seperti Aceh Singkil, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Banda Aceh, dan Subulussalam, serta penyaluran Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa 22,1 ton beras premium.
Sinergi Infrastruktur dan Transformasi Berkelanjutan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengapresiasi terobosan BI dan ASPI melalui QRIS dan BI-FAST. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya integrasi antara infrastruktur digital dan fisik.
“Digitalisasi adalah pintu masuk transformasi. Tapi transformasi tidak berhenti di digitalisasi. Pertanyaan besarnya, apakah menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Agus.
Merespons hal tersebut, Destry Damayanti menegaskan komitmen Bank Indonesia melalui prinsip 3I (Impactful, Inklusif, dan Integratif).
“Kami mengusung semangat Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa untuk menyatukan infrastruktur digital nasional, menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah, serta membangun standar agar seluruh ekosistem terkoneksi dan berbicara dalam bahasa yang sama,” tuturnya.
Agenda FEKDI x IFSE 2026
Selain pameran dan konferensi, FEKDI x IFSE 2026 meluncurkan sejumlah program strategis, seperti Pelatihan Digital Talenta Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA) di bawah Program Inovasi Digital Indonesia (PIDI), Digital Talent Expo, Program Akselerasi OJK Infinity, serta edukasi publik terkait Digitalisasi Perlindungan Sosial dan portal layanan ASN (InaGOV).
Rangkaian acara selama tiga hari di JICC ini terbagi atas tiga agenda utama:
- Hari Pertama (24 September): Penguatan sinergi nasional dan pengendalian inflasi.
- Hari Kedua (25 September): Pengembangan talenta dan inovasi digital.
- Hari Ketiga (26 September): Penguatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Masyarakat dan pelaku industri yang ingin memperoleh informasi lebih detail mengenai rangkaian kegiatan dapat mengakses situs resmi di fekdixifse.co.id.[]
