KETIKKABAR.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai saldo awal pembukaan rekening bank bagi masyarakat.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) sebagai penyedia layanan perbankan bagi seluruh warga.
Menanggapi kebutuhan fiskal program tersebut, Menkeu Purbaya menilai alokasi anggaran yang diperlukan masih sangat rasional dan dapat diserap melalui pos cadangan belanja negara yang tersedia.
“Mungkin ya. Kan kalau Rp 50.000 kali sekian saya, enggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (9/9/2026).
Ia memastikan bahwa fleksibilitas fiskal pemerintah masih memadai untuk mengakomodasi pembiayaan awal tersebut tanpa mengganggu stabilitas anggaran lainnya.
“Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pemerintah menyiapkan estimasi anggaran total sekitar Rp 11 triliun guna mendukung program pembukaan rekening massal nasional ini.
Program tersebut dirancang untuk menyasar lebih dari 200 juta penduduk dengan nominal saldo pengendap awal sebesar Rp 50.000 per rekening.
Kendati kepastian sumber pendanaan dipastikan bersumber dari instrumen negara, pemerintah saat ini masih mematangkan skema penyaluran anggaran, apakah seluruhnya akan dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2026 atau sebagian dialokasikan pada APBN tahun berikutnya.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dollar AS) atau sekitar Rp 11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).[]
