KETIKKABAR.com — Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.S.i., menemui secara langsung ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Aksi tersebut dihelat untuk menyuarakan aspirasi dan evaluasi terkait penanganan pemulihan wilayah terdampak pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Di hadapan para mahasiswa, Taufik menegaskan komitmen jajaran eksekutif daerah untuk senantiasa membuka ruang dialog dan transparan terhadap segala bentuk kritik maupun masukan konstruktif dari masyarakat.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah dan elemen mahasiswa memiliki tujuan yang seirama, yakni mengonsolidasikan percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat secara komprehensif, mencakup sektor vital seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari dinamika di lapangan, Plt. Sekda memaparkan bahwa pihaknya baru saja menggelar konsolidasi internal bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat koordinasi vertikal dengan pemerintah kabupaten/kota agar setiap kendala teknis penanganan di akar rumput dapat segera teratasi.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan tidak dapat berjalan sendiri dalam merampungkan agenda pemulihan pascabencana yang berskala besar. Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok intelektual dan pemuda, sangat dibutuhkan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” katanya.
Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, Taufik mengonfirmasi bahwa pemerintah telah mengoperasikan posko khusus pemulihan pascabencana yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memantau perkembangan penanganan di lapangan.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Ia berharap saluran komunikasi antara pemerintah dan kaum intelektual kampus tidak terhenti pada forum aksi unjuk rasa saja, melainkan terus terjalin secara berkelanjutan demi mengawal efektivitas kebijakan daerah.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Sorotan dan Tuntutan Mahasiswa USK
Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas di USK menyampaikan sejumlah hasil investigasi dan temuan krusial dari daerah terdampak.
Ketua BEM USK memaparkan hasil pemantauan langsung di lapangan, termasuk wilayah Gayo Lues, di mana sejumlah infrastruktur dasar dan fasilitas pendidikan masih mangkrak dan belum tersentuh rehabilitasi memadai.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK mendesak adanya transparansi alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi agar publik dapat berpartisipasi aktif mengawasi penggunaannya.
Dari sektor kesehatan, Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti lambatnya pemulihan fasilitas medis serta mempertanyakan rendahnya serapan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan khusus untuk mitigasi dan penanganan pascabencana.
Pertemuan yang berlangsung secara terbuka tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara pihak Pemerintah Aceh dan perwakilan mahasiswa untuk terus merawat ruang dialog dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan proses pemulihan pascabencana di Aceh berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.[]
