KETIKKABAR.com, Aceh Besar – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan komitmen penuh dalam mendukung percepatan pemulihan infrastruktur pertanian menyusul dampak bencana hidrometeorologi.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A Jalil, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Bupati, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (2/9/2026).
Rakor strategis ini digelar dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Kebijakan nasional tersebut menjadi landasan penting agar pemulihan infrastruktur pengairan—khususnya yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah serta jaringan irigasi tersier—dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam mengikuti agenda tersebut, Wakil Bupati Aceh Besar didampingi oleh jajaran pejabat daerah, meliputi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Bidang Perekonomian dan Pembangunan M. Ali, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar Ir. Syahrial Amanullah, ST., Plt. Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar Imam Munandar, S.TP., Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar Fachrurrazi, ST., MT., serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Aceh Besar Syahruddin, SP., M.Si.
Menanggapi urgensi pemulihan sektor pertanian pascabencana, Syukri A Jalil menegaskan bahwa pemerintah daerah siap bergerak mengawal program rehabilitasi jaringan irigasi guna mengamankan produktivitas pangan lokal.
“Kami siap mendukung program percepatan rehabilitasi jaringan irigasi. Koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengawal eksekusi program di lapangan. Ia mendorong setiap daerah untuk proaktif melaporkan hambatan teknis demi percepatan penyelesaian masalah.
“Komunikasi antardaerah harus terus dijaga. Kalau ada kendala, segera disampaikan dan dikoordinasikan agar masalah dapat cepat diselesaikan,” kata Fadhlullah.
Rakor lintas instansi ini turut dihadiri secara virtual oleh jajaran pejabat terkait di tingkat provinsi, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Kepala Dinas Pengairan Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWSS-I) Wilayah Aceh, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.
