KETIKKABAR.com — Situasi keamanan di Kota Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, meningkat menyusul ancaman yang dilayangkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari faksi Komnas TPNPB menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ancaman tersebut disebarluaskan melalui siaran pers pada Minggu (9/8/2026). Dalam pernyataan yang diatribusikan kepada Mayor Ebarowak Gwijangge, kelompok tersebut secara terbuka menyatakan penolakan terhadap perayaan kemerdekaan dan menantang aparat keamanan.
“Kami siap perang di Kota Wamena. Silakan gelar perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, bukan di Papua,” demikian pernyataan yang dikutip dari siaran pers tersebut.
Selain melontarkan tantangan kepada aparat, kelompok separatis tersebut juga mendesak penghentian segala bentuk aktivitas publik di sejumlah jalur strategis, termasuk ruas Trans-Wamena.
Mereka turut melarang pejabat daerah serta masyarakat setempat menggelar upacara pengibaran bendera di wilayah-wilayah yang diklaim berada di bawah pengaruh mereka.
Ancaman paling mengkhawatirkan ditujukan kepada warga sipil. KKB mengancam akan mengambil tindakan keras terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam rangkaian perayaan HUT RI dengan menuduh mereka sebagai bagian dari aparat keamanan atau intelijen pemerintah.
Eskalasi ancaman ini menempatkan keselamatan warga sipil pada posisi paling rentan, sehingga menuntut aparat keamanan untuk menjadikan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama pengamanan menjelang 17 Agustus 2026.
Di sisi lain, klaim kelompok tersebut mengenai kehadiran pasukannya di sekitar wilayah Wamena masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum.
Ketegangan ini sendiri tidak terlepas dari rangkaian insiden kekerasan sebelumnya di kawasan Wamena dan sekitarnya, termasuk aksi penembakan dalam perhelatan Festival Lembah Baliem yang sempat memicu kecemasan publik.
Menghadapi situasi ini, aparat keamanan di wilayah Papua Pegunungan dituntut untuk memperketat pengamanan tidak hanya pada objek vital dan pusat kegiatan, tetapi juga mengoptimalkan langkah-langkah preventif guna menjamin keselamatan warga dari ancaman konflik bersenjata.[]
