KETIKKABAR.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat, H. Tantawi, S.IP., M.AP., mendesak Pemerintah Aceh untuk mempercepat penanganan dampak kebencanaan di seluruh wilayah Aceh.
Desakan tersebut disampaikan Tantawi dalam rapat paripurna DPRA bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyoroti kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit enam bulan pascabencana.
Dalam forum tersebut, Tantawi menekankan perlunya perhatian serius terhadap tiga sektor krusial, yakni pemulihan lahan pertanian, akurasi data bantuan sosial, dan perbaikan infrastruktur yang membahayakan keselamatan warga.
Terkait sektor pertanian, Tantawi menyoroti banyaknya lahan masyarakat yang mengalami kerusakan berat namun belum tertangani maksimal.
Ia mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan langkah konkret dengan menyurati Kementerian Pertanian guna mempercepat rehabilitasi lahan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan daerah.
“Pemerintah harus hadir secara nyata untuk membantu masyarakat yang hingga hari ini masih merasakan dampak bencana,” ujar Tantawi.
Selain pertanian, Tantawi juga menyoroti kebijakan data desil penerima bantuan sosial yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Banyak warga yang kehilangan mata pencaharian pascabanjir besar kini jatuh miskin, namun terkendala dalam mengakses bantuan.
Ia mendesak pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengevaluasi data tersebut agar masyarakat terdampak tidak kehilangan hak mendapatkan bantuan UMKM, beasiswa pendidikan, maupun Program Indonesia Pintar (KIP).
Di sisi lain, Tantawi juga menyoroti persoalan infrastruktur yang mengancam keselamatan warga, yakni putusnya jembatan rangka baja di kawasan Krueng Mane–Sawang tembus Bireuen.
Kondisi tersebut memaksa masyarakat dan pelajar menggunakan rakit untuk menyeberang sungai. Bahkan, saat banjir melanda, jembatan darurat yang ada sering hanyut, sehingga anak-anak sekolah terpaksa berenang melintasi sungai.
Tantawi berharap pembangunan jembatan tersebut menjadi prioritas Pemerintah Aceh pada tahun ini sebagai bagian dari upaya perlindungan keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai ada korban jiwa karena lambannya penanganan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.[]
