KETIKKABAR.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang telah menyebabkan kebocoran besar pada kekayaan negara selama puluhan tahun.
Dampak dari tindakan ilegal ini berimbas langsung pada keterbatasan anggaran negara, termasuk minimnya upah bagi guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan Indonesia sejatinya memiliki kekuatan ekonomi yang besar karena nilai ekspor nasional selama ini selalu lebih tinggi dibanding impor.
Berdasarkan data PBB, keuntungan ekspor Indonesia selama 22 tahun mencapai 436 miliar dolar AS.
Namun dari jumlah tersebut, sekitar 343 miliar dolar AS justru keluar dari Indonesia sehingga penerimaan negara tidak optimal.
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing. Underinvoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” paparnya.
Prabowo menyebut praktik underinvoicing sebagai bentuk penipuan yang dilakukan dengan memindahkan keuntungan ke perusahaan di luar negeri.
“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” ujar Prabowo.
Menurutnya, kesalahan itu berdampak langsung terhadap keterbatasan anggaran negara, termasuk kecilnya gaji guru, aparat penegak hukum, hingga aparatur sipil negara (ASN).
“Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” tegas Prabowo.[]
