KETIKKABAR.com – Hasil survei Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau yang menunjukkan sekitar 85 persen warga Sumatera ingin berpisah dari NKRI memicu desakan evaluasi distribusi kekuasaan nasional.
Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, meminta pemerintah pusat menyikapi sinyal ini secara bijaksana dan mengusulkan agar posisi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 wajib diberikan kepada tokoh asal Pulau Sumatera demi meredam potensi disintegrasi bangsa.
Andrianto menilai tingginya angka persentase dalam survei tahun 2024 tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat bahwa terdapat ketidakpuasan mendalam di kalangan generasi muda Sumatera terhadap pola kekuasaan yang dinilai terlalu terpusat di Pulau Jawa.
“Survei seperti itu sangat mengusik kita semua karena temuannya berada angka yang sangat tinggi, yaitu 85 persen. Yang membuat pun bukan surveyor abal-abal dan kaleng-kaleng tetapi adalah Pemuda ICMI,” kata Andrianto di Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Menurut Andrianto, munculnya aspirasi referendum ini berkaitan erat dengan dinamika politik pasca-Pilpres 2024 yang diwarnai isu dugaan kecurangan pemilu. Kondisi ini memicu pergeseran persepsi politik di kalangan pemuda Sumatera mengenai masa depan kesejahteraan mereka di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia mengingatkan bahwa Sumatera memiliki posisi yang sangat strategis secara geopolitik dan ekonomi bagi Indonesia, mulai dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah hingga posisinya di Selat Malaka. Oleh karena itu, kekecewaan masyarakat luas di pulau tersebut harus disikapi secara hati-hati tanpa pendekatan militeristik atau keamanan.
“Bagaimanapun, Sumatera adalah pulau penting bagi Indonesia, setelah Pulau Jawa. Karena luasnya dan sumber daya alam yang dimiliki. Ditambah pula posisi strategisnya yang berada di Selat Malaka maupun dari jumlah penduduknya yang merupakan nomor dua setelah Jawa,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Dengan survei itu kita harus waspada, bahwa ada perasaan tidak puas di kalangan generasi muda yang berpendapat bahwa opsi kemerdekaan lebih menjanjikan dalam kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan jika tetap berada di dalam NKRI.”
Sebagai langkah preventif, mantan Ketua Lembaga Pemikir Politik Humanika ini menyarankan pemerintah pusat segera membuka ruang dialog terbuka guna membangun keseimbangan kekuasaan baru.
“Sebelum terlambat, hendaknya ada dibuat posisi tawar-menawar atau bargaining position, yang harus ditanggapi dengan kepala dingin. Pemerintah pusat harus menangkap sinyal ini secara baik dan bijak,” tuturnya.
Andrianto kemudian merefleksikan sejarah awal kemerdekaan Indonesia yang dibangun atas landasan keterwakilan wilayah melalui konsep Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta sebagai simbol persatuan geopolitik Jawa dan luar Jawa.
“Kita mestinya kembali pada kondisi sewaktu pertama kali merdeka pada tahun 1945. Ada distribusi kekuasaan yang jelas di mana Soekarno, yang berasal dari Jawa berbagi peran dengan Hatta yang berasal dari Sumatera. Ada Konsep Dwi-Tunggal antara keduanya yang memainkan peranan yang sama pentingnya dalam negara yang baru merdeka itu,” tuturnya.
Ia menilai, dominasi kepemimpinan asal Pulau Jawa yang terus berlanjut sejak era Orde Baru hingga reformasi secara perlahan menumbuhkan rasa ketidakadilan politik bagi daerah-daerah luar Jawa. Guna mengatasi sumbatan politik tersebut, ia mengusulkan agar regulasi mengenai keterwakilan wilayah ini diatur secara legal.
“Ke depan, untuk meredam potensi ‘ingin berpisah dari NKRI’, maka komposisi Jawa luar Jawa itu dibuat dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam Konstitusi atau dalam UU tersendiri. Ini terasa penting sebab begitu banyak potensi orang luar Jawa, terutama Sumatera, untuk menjadi pemimpin. Mereka terhalang muncul karena ‘dominasi’ Jawa yang mayoritas,” urainya.
Secara konkret, Andrianto menegaskan bahwa pembagian kekuasaan ini harus langsung diimplementasikan pada momentum politik terdekat, yakni pemilihan presiden mendatang.
“Untuk Pemilu Presiden 2029, tokoh asal Sumatera wajib sebagai cawapres,” tegasnya.
Mengakhiri penjelasannya, Andrianto mengingatkan agar bangsa Indonesia belajar dari runtuhnya negara Yugoslavia akibat konflik berkepanjangan dan kegagalan mengelola keberagaman. Pendekatan persuasif dan kekeluargaan dipandang menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menjaga keutuhan negara.
“Negara ini memerlukan kearifan dan kebijaksanaan dari kita semua sekali pemiliknya. Tidak baik jika didominasi oleh suku bangsa mayoritas. Aspirasi kemerdekaan, sekecil apapun, harus ditanggapi lewat pendekatan kekeluargaan bukan lewat kekerasan. Kita ingin negara ini terus eksis dan tidak berpisah,” pungkas Andrianto.[]
