KETIKKABAR.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan 19 ribu ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menegaskan bahwa angka yang sempat memicu perhatian publik tersebut bukanlah kebutuhan riil harian, melainkan sekadar simulasi perhitungan teknis.
Ia menjelaskan bahwa estimasi tersebut muncul dari skenario pengandaian apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia menyajikan menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan.
Dalam simulasi itu, setiap SPPG diasumsikan membutuhkan satu ekor sapi untuk satu kali waktu makan.
“Ini hanya pengandaian,” ucap Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, Dadan merinci bahwa kebutuhan daging untuk satu kali proses memasak di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram. Angka ini secara kasar setara dengan bobot daging dari satu ekor sapi.
“Sekali memasak bisa butuh sekitar 382 kilogram daging, itu kira-kira setara satu ekor sapi hanya untuk dagingnya saja,” jelasnya.
Cegah Lonjakan Harga Pasar Guna menjaga stabilitas ekonomi, BGN memastikan tidak akan menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional.
Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan mendadak pada komoditas pangan tertentu yang berisiko memicu inflasi harga di pasar.
Keputusan tersebut berkaca pada pengalaman distribusi pangan saat perayaan ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 lalu.
Kala itu, penyajian menu nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat menyebabkan kebutuhan telur melonjak hingga 2.200 ton dalam sehari, yang memicu kenaikan harga telur sebesar Rp3.000 di pasaran.
Optimalkan Potensi Lokal Sebagai solusi, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel. Setiap daerah didorong untuk menyusun menu MBG dengan menyesuaikan potensi sumber daya pangan lokal dan selera masyarakat setempat.
“Kami ingin memanfaatkan potensi lokal sekaligus mengikuti preferensi masyarakat. Dengan begitu, tekanan terhadap konsumsi tidak terlalu tinggi,” pungkas Dadan.
Pendekatan desentralisasi menu ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi riil di tingkat daerah. []
