KETIKKABAR.com – Gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total atau reshuffle kabinet kian menguat.
Hal ini muncul seiring dengan kekecewaan publik terhadap arah pemerintahan yang dinilai belum memenuhi harapan rakyat.
Penggiat kebijakan publik, Andrianto Andri, menilai komposisi kabinet yang ada saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat.
Ia menyebut susunan menteri saat ini lebih condong pada hasil kompromi politik dengan kekuasaan di era Joko Widodo alias Jokowi.
“Publik sudah terlalu lama menelan kekecewaan. Lebih dari satu dekade, arah pemerintahan terasa jauh dari harapan rakyat,” kata Andrianto kepada RMOL, Minggu, 12 April 2026.
Sorotan terhadap ‘Menteri Titipan’
Andrianto menegaskan bahwa kritik masif yang mengalir menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan. Ia menyoroti keberadaan sejumlah menteri yang dianggap membawa beban masa lalu, baik dari segi kinerja maupun rekam jejak kebijakan.
“Banyak kalangan menilai komposisi kabinet saat ini bukanlah cerminan aspirasi rakyat, melainkan kompromi politik yang sarat ‘dagang sapi’ dengan rezim sebelumnya,” ujar Andrianto.
Lebih lanjut, ia mencium adanya pengaruh kuat dari aktor-aktor lama dalam penentuan kursi di kabinet. “Publik melihat aroma kuat ‘menteri titipan’ yang lebih merepresentasikan kepentingan politik lama ketimbang agenda perubahan,” terangnya.
Kinerja Dinilai Reaktif dan Minim Terobosan
Selain persoalan komposisi, kinerja para menteri juga menjadi sasaran kritik. Di tengah dinamika global yang tidak menentu, kebijakan pemerintah dinilai belum menunjukkan arah yang kuat dan cenderung tidak memiliki terobosan yang berarti.
“Kinerja pun tak berbicara banyak. Kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas, bahkan cenderung reaktif dan minim terobosan. Bahkan muncul kritik terkait praktik kekuasaan yang dianggap sarat konflik kepentingan,” jelas Andrianto.
Kondisi ini, menurutnya, bermuara pada satu kebutuhan mendesak: perombakan total. Ia menekankan bahwa reshuffle kali ini harus menjadi momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan kedaulatan politiknya.
“Ini bukan sekadar reshuffle biasa. Ini soal keberanian politik. Prabowo Subianto dituntut mengambil langkah tegas memutus ketergantungan pada bayang-bayang kekuasaan lama, dan membersihkan kabinet dari figur-figur yang tak lagi relevan,” pungkasnya.[]
