KETIKKABAR.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama tujuh hari ke depan.
Keputusan yang berlaku mulai 23 hingga 29 Januari 2026 ini diambil karena penanganan darurat di lapangan, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, dinilai belum tuntas.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” kata Mualem saat memimpin rapat virtual, Kamis (22/1/2026) malam.
Perpanjangan status ini merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan merujuk pada Surat Rekomendasi Mendagri tertanggal 21 Januari 2026.
Mualem menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, serta pembersihan lingkungan dapat menjangkau seluruh gampong yang terdampak, termasuk wilayah yang sulit diakses.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi warga agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal.
Gubernur Mualem memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang sangat membutuhkan pembangunan jembatan darurat.
Saat ini, warga di wilayah tersebut terpaksa menyeberangi sungai secara manual dengan risiko tinggi jika arus sungai tiba-tiba menjadi deras.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” tambah Mualem.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan diinstruksikan untuk bergerak cepat menuntaskan pembersihan fasilitas publik serta lahan pertanian milik warga.
Mualem juga menekankan pentingnya percepatan pencarian korban yang masih hilang dan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem.
Dukungan penuh dari TNI/Polri, relawan, dan dunia usaha sangat diharapkan untuk mempercepat proses pembersihan permukiman serta sekolah-sekolah yang masih tertutup lumpur.
Gubernur meminta agar sinergi di lapangan diperkuat guna mengejar target penyelesaian dokumen pemulihan paling lambat pada 2 Februari 2026.
Dengan perpanjangan masa tanggap darurat ini, diharapkan seluruh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terisolir dapat terpenuhi secara merata tanpa ada yang terlewatkan. []
Kejati Aceh Terima Pelimpahan Kasus Perdagangan Kulit Harimau Sumatera
