KETIKKABAR.com – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo.
Hal ini terkait dengan pernyataan keduanya yang dianggap memberikan keterangan palsu mengenai pemulihan sistem kelistrikan di Aceh, yang disebut-sebut telah pulih hingga 93%.
“Ini maksudnya apa, mau nge-prank korban bencana yang sedang berduka? Atau sengaja menyampaikan informasi bahwa PLN memang sudah bekerja maksimal dan tujuannya Asal Bos Senang (ABS). Sungguh sangat menjijikkan apa yang sudah kalian lakukan,” kata Yudhistira dalam pernyataannya, Selasa (9/12/2025).
Yudhistira mengungkapkan rasa sakit hatinya sebagai warga Aceh atas pernyataan yang menyebarkan informasi palsu kepada korban bencana. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut justru semakin menyakitkan bagi masyarakat yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana.
“Saya sebagai orang yang memiliki daerah Aceh juga sakit hati dengan yang mereka perbuat. Menyampaikan informasi palsu kepada korban bencana. Saya rasa tidak ada jalan lain, Presiden harus memecat Menteri ESDM dan Dirut PLN karena jelas telah mempermainkan rakyat Aceh yang tengah berduka,” tambahnya.
Yudhistira juga menjelaskan bahwa tim relawannya yang turun ke wilayah Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta Takengon dan Bener Meriah melaporkan kondisi yang sangat memprihatinkan, khususnya karena listrik yang masih mati total di daerah-daerah tersebut.
“Kami paham ini post major dan awalnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun, termasuk PLN yang pastinya juga berjibaku dalam memulihkan sistem kelistrikan. Namun, informasi yang disampaikan Menteri ESDM soal kondisi kelistrikan yang hampir pulih, tentu bisa menjadi hiburan bagi para korban. Tapi sekarang justru informasi itu menjadi sesuatu yang menyakitkan karena kami anggap hanya prank,” ujarnya.
Yudhistira menambahkan bahwa pernyataan Bahlil Lahadalia tentang kondisi kelistrikan di Aceh tidak terlepas dari informasi yang disampaikan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, yang menurutnya juga harus bertanggung jawab atas kesalahan besar tersebut.
“Artinya Darmo harus ikut bertanggung jawab dengan kesalahan yang kami anggap sangat fatal. Apalagi semua platform media, termasuk medsos, menyiarkan informasi itu karena dianggap sebagai prestasi. Tapi ternyata fakta berkata lain, Dirut PLN justru menggelar konferensi pers menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya.” tegas Yudhistira.
“Enak sekali cuma minta maaf. Kami minta mundur atau Presiden kami desak pecat kedua pejabat yang bekerja tidak becus ini dan pecat pejabat PLN lain yang ikut memosting informasi bohong ini di medsosnya kayak GM PLN P3BS dan pejabat lainnya,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebagai pejabat negara, Bahlil dan Darmawan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik, terlebih di tengah krisis.
Yudhistira menegaskan, dalam sistem hukum Indonesia, pejabat yang gagal menangani situasi seperti ini tidak dihukum mati seperti di negara lain, namun tetap harus ada tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.
“Kalau tidak, apa tidak dihukum mati pejabat seperti ini, apalagi sampai berani nge-prank korban yang kini dalam kondisi memprihatinkan,” pungkasnya.
PLN Akui Kesalahan dan Minta Maaf
Dalam konferensi pers yang digelar pada hari yang sama, Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan sebelumnya.
Ia mengakui bahwa klaim pemulihan listrik yang telah mencapai 93% ternyata tidak akurat, mengingat tantangan teknis yang dihadapi di lapangan.
“Informasi awal tersebut tidak akurat karena kami menghadapi tantangan teknis yang sangat berat di lapangan. Kegagalan sinkronisasi kelistrikan mengisolasi seluruh wilayah Aceh dari jaringan sistem kelistrikan Sumatra. Penyebab utama adalah robohnya enam tower transmisi Bireuen–Arun akibat pelebaran sungai yang drastis karena banjir bandang,” jelas Darmawan.
Ia menambahkan bahwa PLN membutuhkan waktu sekitar lima hari untuk memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Aceh, termasuk memastikan aliran listrik di Banda Aceh pulih sepenuhnya.
“Kami minta maaf karena telah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan di Aceh akan meningkat menjadi 93%. Ternyata, dalam prosesnya kami menghadapi hambatan teknis,” ujar Darmawan. []
Drama Listrik Aceh: PLN Gagal Pulihkan Jaringan, Darmawan Prasodjo Minta Maaf
