KETIKKABAR.com – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung tendensius.
Menurut Jamiluddin, sebagai mantan kepala negara, Jokowi seharusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan disertai bukti, bukan hanya asumsi.
“Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” kata Jamiluddin
Dosen Universitas Esa Unggul itu menegaskan bahwa isu keaslian ijazah Jokowi bukan hal baru. Isu tersebut sudah bergulir sejak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Saat itu, kata dia, kekuatan politik Jokowi masih sangat besar, sehingga sebagian masyarakat memilih diam.
“Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazahnya pun tidak berubah. Mereka tetap konsisten meyakini ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu,” ungkapnya.
Jamiluddin menyebut, jika memang ada kekuatan besar yang tengah digerakkan untuk menyerang Jokowi, seharusnya terlihat ada gelombang dukungan baru atau penggelembungan kekuatan dari berbagai kelompok.
“Tapi nyatanya, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi,” ujarnya.
Baca juga: Siaga 98: Jokowi yang Justru Diduga Punya Agenda Politik Besar Terkait Isu Ijazah
Meski ada penambahan dukungan terhadap gerakan yang mempertanyakan ijazah Jokowi, Jamiluddin menilai hal itu hanya didorong oleh simpati terhadap konsistensi tokoh seperti Roy Suryo dan kawan-kawan.
“Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi,” katanya.
Jamiluddin juga menanggapi tudingan Jokowi terkait usulan pemakzulan Gibran yang disebut sebagai bagian dari agenda politik besar. Menurutnya, tuduhan itu keliru.
Ia menegaskan bahwa Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran justru bergerak demi menjaga integritas konstitusi dan bukan karena ambisi politik.
“Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum,” ucapnya.
Ia menilai, jika Jokowi mencurigai adanya kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, maka itu justru mencerminkan ketidakpahaman Jokowi terhadap integritas para purnawirawan.
“Bagi mereka, masa depan bangsa dan negara menjadi hal utama. Karena itu, sekecil apa pun yang dapat menyuramkan masa depan bangsa dan negara, tentulah akan mereka lawan,” tandasnya.[]
