KETIKKABAR.com – Politikus senior PDI Perjuangan, Aria Bima, merespons santai pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mencurigai adanya agenda besar politik di balik polemik ijazah palsu dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aria Bima menyarankan agar Jokowi sebagai mantan presiden dua periode lebih fokus menyuarakan hal-hal substantif dan strategis yang bermanfaat bagi bangsa.
“Sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal yang besar, pikiran-pikiran yang besar, pikiran-pikiran yang strategis. Beliau harus memberikan pencerahan terhadap bangsa ini, negara ini untuk lebih ke depan,” kata Aria Bima kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Aria Bima menilai, sebagai tokoh nasional, Jokowi seharusnya menggaungkan narasi-narasi konstruktif, bukan malah menciptakan spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
“Narasi-narasi yang membuat suatu yang tidak jelas dan berdampak pada kebingungan publik, seperti ada skenario-skenario itu, saya kira Pak Jokowi tahu dari dulu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Baca juga: Respons PDIP soal Pernyataan Jokowi: Jangan Rakyat Diberi PR Pikirkan Pemimpinnya
Dalam kesempatan yang sama, Aria Bima juga menyinggung bahwa keberadaan skenario dalam politik adalah hal yang lazim. Ia menyebut berbagai kemungkinan di balik kasus-kasus politik yang melibatkan tokoh-tokoh besar, termasuk dari partainya sendiri.
“Ada skenario di belakang PDIP, ada skenario di belakang Golkar, ada skenario di belakang tersangkanya Pak Hasto dan Tom Lembong. Politik ini penuh skenario,” ucapnya.
Meski begitu, Aria menekankan pentingnya tetap mengedepankan niat baik dari seluruh partai politik demi menjaga demokrasi.
“Tapi yang penting, kehendak baik masing-masing partai politik harus tetap ada. Dan itu yang perlu dinarasikan ke publik,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya di Solo pada Senin (14/7/2025), Jokowi mengaku merasakan adanya agenda besar politik yang bertujuan menurunkan reputasi politiknya dan keluarganya.
“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade. Yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan ijazah palsu yang menimpanya sepenuhnya diserahkan pada proses hukum.
“Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” ujarnya. []
