KETIKKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah dengan memperkuat pemantauan harga di pasar-pasar tradisional.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Sekdakab Aceh Besar, HM Ali, S.Sos., M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual dari Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (7/7/2025).
“Kita akan terus memantau dinamika harga pasar secara berkala sebagai bagian dari strategi menjaga kestabilan ekonomi daerah,” ungkap M. Ali. “Langkah ini juga sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi yang dinamis.”
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat tinggi lintas kementerian.
Dari Aceh Besar, hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Berdasarkan data PDB tahunan, Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 185 negara dunia. Ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi masih besar, dan kerja sama pusat-daerah harus diperkuat,” kata Tito.
Baca juga: Layanan Disdukcapil Aceh Besar Tetap Optimal Meski Sempat Terganggu Jaringan
Tito juga menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi pada triwulan pertama 2025. Papua Barat mencatat pertumbuhan sebesar 25,53%, disusul Maluku Utara dengan 34,58%.
Sementara itu, Ketua BPS RI Amalia Adininggar menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan harga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Daerah adalah ujung tombak. Mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dimulai dari penguatan di daerah, termasuk dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Amalia.
Melalui OPD dan TPID, Pemerintah Aceh Besar akan terus memperkuat koordinasi dan turun langsung ke lapangan untuk memantau ketersediaan serta harga kebutuhan pokok.
Pemkab juga mendorong kolaborasi lintas sektor demi memastikan kebijakan tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah,” tutup M. Ali.[]
