KETIKKABAR.com – Penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua menjadi perbincangan hangat publik. Bukan sekadar kunjungan seremonial, Gibran mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani akar persoalan Papua, mulai dari percepatan pembangunan hingga konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Tugas ini tak main-main. Ini misi jangka panjang yang memerlukan keterlibatan langsung dan berkelanjutan. Dan Prabowo memilih Gibran untuk memimpin barisan depan.
“Kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun,” ujar Gibran saat ditemui di Klaten, Rabu (9/7/2025).
“Keppres-nya mungkin belum keluar, tapi kami sudah bergerak. Tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah sering ke Sorong, Merauke, mengirim alat sekolah, laptop, dan lainnya.”
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, penugasan ini bisa ditafsirkan dari dua sudut pandang.
“Bagi pendukung, ini bentuk kepercayaan Presiden terhadap Wakilnya. Tapi bagi yang kritis, ini bisa dibaca sebagai bentuk pembuangan politik karena menempatkan Gibran di ujung timur Indonesia,” ungkap Burhanuddin dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV.
Pendapat ini seolah diamini oleh pernyataan politisi PDIP Deddy Sitorus yang menyambut positif penempatan Gibran di Papua. Bahkan dengan sedikit nada satire, ia berharap Gibran tak sering-sering pulang ke Jakarta.
“Sudah benar itu. Gibran memang yang paling tepat. Mudah-mudahan dia lama di sana. Jangan cuma datang-pergi,” kata Deddy di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7).
Penugasan Gibran disebut bukan sekadar distribusi kerja, tapi bentuk kepercayaan besar atas masalah yang begitu kompleks. Deddy menilai, Papua membutuhkan kehadiran langsung pejabat tinggi negara untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang selama ini jadi luka lama di wilayah itu.
“Kalau dia mau benar-benar berkantor di sana, itu akan jadi kehormatan besar. Tapi jangan main-main, Papua bukan proyek pencitraan,” tegas Deddy.
Baca juga: Forum Purnawirawan TNI: “Negara Terancam Dipimpin Tamatan SMP!”
Ia juga menyoroti fakta bahwa masyarakat Papua kini butuh keadilan nyata, bukan hanya pembangunan infrastruktur. Pendidikan, akses kesehatan, ekonomi pedalaman, dan kualitas SDM lokal adalah PR besar yang harus segera dijawab.
“Ada yang rela jalan berjam-jam di malam hari hanya untuk tukar hasil kebun dengan sebungkus Indomie. Itu masalah ekonomi yang luar biasa.”
Tak hanya itu, Deddy menyarankan agar Gibran berdialog dengan tokoh adat, sejarawan, hingga sosiolog agar memahami kompleksitas Papua dari dalam, bukan dari balik meja kekuasaan.
Menanggapi penugasan ini, Gibran menekankan bahwa tugas percepatan pembangunan Papua bukan hal baru. Ia mengingatkan bahwa sejak era Wakil Presiden Ma’ruf Amin, program serupa sudah berjalan sejak 2021.
Namun bedanya kini, perhatian publik terhadap langkah Gibran sangat besar. Setiap gerak-geriknya menjadi sorotan, mengingat posisinya sebagai putra sulung mantan Presiden Jokowi dan Wapres termuda sepanjang sejarah Indonesia.
Meski begitu, Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra meluruskan, bahwa yang akan berkantor di Papua bukan langsung Gibran, melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua, badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden.
“Jadi yang berkantor di Papua itu adalah kesekretariatan dan personalia dari badan tersebut, bukan Wakil Presidennya langsung,” jelas Yusril.[]
