KETIKKABAR.com – Publik memberikan rapor hijau untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal ini terungkap dalam survei terbaru Politika Research and Consulting (PRC) yang dilakukan pada 9–18 Juni 2025.
Direktur Eksekutif PRC, Faris Widoyatmoko, mengungkapkan bahwa dari 1.010 responden yang diwawancarai secara tatap muka dan melalui sambungan telepon, mayoritas menyatakan penegakan hukum terhadap korupsi di era Prabowo lebih baik dibanding sebelumnya.
“Sebanyak 42,1 persen responden menilai pemberantasan korupsi saat ini lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujar Faris dalam siaran ulang kanal YouTube politika.id, Jumat (27/6).
Sebaliknya, hanya 20,5 persen responden menilai pemberantasan korupsi semakin buruk, dan 20,2 persen menganggap tidak ada perubahan.
Baca juga: Daftar Hitam Menteri Era Jokowi yang Terseret Korupsi
Sementara itu, hanya 4,3 persen menyatakan situasi jauh lebih buruk, dan 1,6 persen menganggap jauh lebih baik. Sisanya, sebanyak 11,3 persen, memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.
Faris menilai tren positif ini berkaitan erat dengan gebrakan pemerintah Prabowo dalam menindak sejumlah kasus megakorupsi yang menyeruak dalam beberapa bulan terakhir.
“Mungkin karena beberapa bulan terakhir ini, di 2025, pemerintah sudah melakukan pembongkaran kasus-kasus megakorupsi, seperti di Pertamina, di sektor nikel, dan lainnya,” terang Faris.
Survei PRC kali ini dilakukan terhadap 1.010 responden dari populasi total 23.026 calon responden. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dan via telepon, dengan margin of error sebesar ±3,0 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dengan skor persepsi publik yang cukup solid, sinyalnya jelas: rakyat mendukung langkah keras pemerintahan Prabowo dalam menggulung para pelaku rasuah.[]
