KETIKKABAR.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Aceh, Rabu (18/6/2025) di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh.
Dalam sambutannya, Mualem yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kwarda Aceh menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan aturan organisasi.
“Tidak boleh mencalonkan diri jika masih menjadi anggota partai. Dan harus punya pengalaman di Pramuka minimal lima tahun,” tegas Mualem merujuk pada AD/ART hasil Munas Pramuka 2023.
Ia mengingatkan agar aturan organisasi tidak dilanggar demi kepentingan sesaat.
“Pagar yang kita buat, harus kita jaga. Jangan sampai pagar malah makan tanaman,” ujar Mualem dengan nada mengingatkan.
Musda ke-10 ini digelar untuk memilih Ketua Kwarda Pramuka Aceh masa bakti 2025–2030 dan menyusun program kerja strategis demi kemajuan Gerakan Pramuka di Aceh.
“Ini forum penting. Pramuka adalah wadah pembinaan generasi muda agar siap berkiprah dalam berbagai bidang, baik sebagai PNS, pengusaha, polisi, atau profesi lainnya,” tambah Mualem.
Baca juga: Mualem Pulang Bawa Kabar Kemenangan! Empat Pulau Kembali ke Aceh
Mualem juga menyoroti prestasi Kwarda Pramuka Aceh yang aktif di ajang nasional dan internasional, termasuk pengiriman delegasi ke Jepang, Amerika Serikat, dan negara ASEAN.
Ia mengungkapkan bahwa puluhan Pramuka Aceh telah diberangkatkan umrah. Tak hanya itu, mulai tahun depan, tiga juara Musabaqah Tunas Ramadhan akan diberangkatkan ke tanah suci sebagai pengawas dan pendamping haji Aceh.
“Selama saya memimpin, tiap tahun akan kita berangkatkan tiga kader terbaik ke haji,” janjinya disambut tepuk tangan peserta.
Ketua Pelaksana Musda, Salman Ishak, menyampaikan terima kasih atas kepemimpinan Mualem selama 10 tahun terakhir.
“Banyak kemajuan yang diraih di bawah kepemimpinan beliau,” kata Salman.
Rangkaian Musda akan berlangsung hingga 20 Juni 2025 dengan agenda utama berlangsung di Hotel The Pade, Aceh Besar.
Pembukaan Musda turut dihadiri berbagai tokoh, mulai dari anggota DPRA, kepala SKPA, bupati/wali kota, hingga tokoh masyarakat dan pramuka dari seluruh Aceh.[]
