KETIKKABAR.com – Keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai wilayah Provinsi Aceh, bukan Sumatera Utara (Sumut), mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Muhammad Sutisna, Co-Founder Forum Intelektual Muda. Ia menilai bahwa polemik ini seharusnya tidak pernah terjadi jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian lebih jeli dalam menelaah dokumen resmi yang dimiliki negara.
“Terdapat dokumen yang sah, namun justru digunakan data lain yang membuat pulau-pulau itu dilimpahkan dari Aceh ke Sumut,” tegas Sutisna kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).
Sutisna menyebut, publik pantas curiga bahwa keputusan awal yang keliru itu bukan sekadar kesalahan administratif.
Baca juga: Pulau Kembali ke Aceh! Prabowo Disambut Sorak, Tito Diminta Lengser
Ia menduga kuat adanya unsur kesengajaan atau kepentingan politik tertentu, apalagi isu ini menyerempet Geng Solo, kelompok yang kerap dikaitkan dengan lingkaran politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Gubernur Sumut saat ini adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi. Jadi publik wajar mengaitkan hal ini dengan Geng Solo,” ujar Sutisna.
Ia juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi total, termasuk kemungkinan reshuffle menteri-menteri yang justru menambah beban kerja presiden, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan suhu politik internasional.
“Presiden sedang fokus ke program-program strategis, tidak perlu lagi diganggu dengan urusan teknis seperti ini. Maka reshuffle harus dilakukan terhadap menteri yang merusak fokus kerja Presiden,” jelasnya.
Baca juga: Blunder Tito! Empat Pulau Picu Gejolak Aceh–Sumut
Sutisna menilai bahwa di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang melemah, dari gelombang PHK, turunnya daya beli, hingga ketidakpastian ekonomi global, perhatian pemerintah perlu dialihkan secara serius ke sektor perdagangan dan ekonomi rakyat.
Ia bahkan menyebut nama Harvick Hasnul Qolbi sebagai figur yang layak menggantikan posisi Menteri Perdagangan karena dinilai punya kinerja konkret dan jejak keberpihakan pada publik.
“Harvick punya rekam jejak dan kinerja yang mumpuni. Negara butuh menteri perdagangan yang paham lapangan dan dekat dengan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.[]
