KETIKKABAR.com – Peneliti media dan politik, Buni Yani, mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus pelanggaran izin tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Desakan ini muncul seiring dengan viralnya dua kapal pengangkut nikel bernama “Dewi Iriana” dan “JKW Mahakam” di media sosial, yang dikaitkan dengan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan geopark Raja Ampat.
“Termasuk dugaan keterlibatan keluarga mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Buni, dikutip Rabu (11/6/2025).
Baca Juga: Buni Yani: Jangan Hanya Cabut IUP, Usut Dugaan Keterlibatan Keluarga Jokowi!
Buni Yani menyatakan bahwa langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat patut diapresiasi. Namun, ia menekankan agar proses hukum tidak berhenti sampai di sana.
“Penegakan hukum harus menyasar kemungkinan korupsi dan dugaan keterlibatan keluarga penguasa sebelumnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, rakyat akan berada di belakang Prabowo apabila berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap lingkar kekuasaan lama.
“Prabowo tidak perlu takut pada Jokowi dan geng Solo. Ini saatnya menunjukkan siapa pemimpin sejati. Rakyat ada di belakangnya,” tandasnya.
Baca Juga: Heboh Kapal JKW & Dewi Iriana, Netizen Seret Nama Jokowi
Sebelumnya, pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan geopark Raja Ampat karena terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup:
-
PT Anugerah Surya Pratama
-
Lokasi: Pulau Manuran
-
Luas: 1.173 hektare
-
-
PT Nurham
-
Lokasi: Yesner Waigeo
-
Luas: 3.000 hektare
-
-
PT Mulia Raymond Perkasa
-
Lokasi: Pulau Batang Pele & Pulau Mayaifun
-
Luas: 2.193 hektare
-
-
PT Kawei Sejahtera Mining
-
Lokasi: Pulau Kawe
-
Luas: 5.922 hektare
-
