Nasional

Anggaran Rp9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

KETIKKABAR.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa anggaran sebesar Rp9 miliar untuk proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia sudah cair dan mulai dijalankan sejak awal tahun ini.

“Sudah ada anggarannya dari APBN, sudah beres itu. Sudah saya sampaikan tujuh bulan lalu saat ke DPR,” ungkap Fadli kepada awak media, dikutip dari Antara, Minggu (1/6).

Fadli menegaskan, tanpa dukungan anggaran, pembahasan ulang sejarah bangsa tak mungkin dimulai. Maka, dengan dukungan anggaran negara, proses penulisan kini tengah berlangsung dan menargetkan uji publik pada bulan Juli 2025.

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini bukan pekerjaan main-main. Fadli mengungkapkan bahwa proyek ini digarap oleh tim besar berisi 113 penulis, dibantu 20 editor per jilid, serta 3 editor umum.

Tim ini terdiri dari para sejarawan, akademisi, arkeolog, ahli geografi, dan ilmuwan humaniora dari seluruh penjuru Indonesia — mulai dari Aceh hingga Papua — guna memastikan pendekatan yang Indonesia-sentris, inklusif, dan representatif.

BACA JUGA:
BI Aceh Gelar Road to Fesyar 2026, Perkuat Ekosistem Halal Lewat Transformasi Digital

“Kami ingin buku ini menyajikan sejarah dari sudut pandang seluruh bangsa, bukan hanya dari satu sudut kuasa,” ujar Fadli.

Baca Juga: BTS 4G: Jerat Mengencang, Nama-Nama Besar Melenggang?

Buku sejarah baru ini akan mencakup rentang panjang perjalanan bangsa Indonesia: dari masa awal, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era Orde Baru, reformasi, hingga dinamika kontemporer dan pemilu era digital.

Proses penulisan dimulai sejak Januari 2025, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2025 — bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, disepakati bahwa penyusunan sejarah harus dilakukan dengan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, komunitas sejarah, dan lintas daerah.

BACA JUGA:
Satpol PP dan WH Aceh Besar Razia Malam: Muda-mudi Langgar Aturan Busana dan Jam Nongkrong

DPR juga menekankan pentingnya komunikasi publik dari Kementerian Kebudayaan agar proyek ini tak menimbulkan kesan adanya “penulisan tunggal” oleh pemerintah.

“Penulisan ulang sejarah ini harus mencerminkan memori kolektif bangsa, bukan sekadar narasi elite,” bunyi kesimpulan rapat pada Senin, 26 Mei 2025.

Fadli menekankan bahwa pembaruan buku sejarah ini adalah langkah penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman sejarah yang jujur, kritis, dan relevan. Ia berharap buku ini tidak hanya jadi bahan hafalan, tapi menjadi inspirasi dan identitas kebangsaan.

“Anak-anak muda harus tahu sejarahnya sendiri, bukan sekadar versi-versi tempelan yang tak utuh. Ini soal kesadaran bangsa,” pungkasnya.[]

TERKAIT LAINNYA