KETIKKABAR.com – Pemerintah Aceh menegaskan kesiapannya mendukung penuh program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dalam peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa, Kamis, 22 Mei 2025, di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya, serta ribuan kepala desa dan tuha peut se-Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem, menyebut koperasi sebagai instrumen strategis dalam membangun kemandirian desa.
“Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini bukan hanya program ekonomi, tapi gerakan kolektif yang berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, kata Mualem, menargetkan terbentuknya koperasi desa di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Mualem juga berharap dukungan dari pemerintah pusat tidak berhenti di tahap awal pembentukan koperasi, tetapi juga meliputi regulasi, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan koperasi.
Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyebut program ini sebagai agenda strategis yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah, katanya, menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa secara nasional, dengan peluncuran resmi oleh Presiden pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa memiliki bank, pabrik, bahkan mengelola sawit atau sumur minyak eksisting. Model bisnis koperasi yang disiapkan pemerintah lengkap, dari sembako, gudang, truk distribusi, hingga jadi agen pupuk dan LPG bersubsidi,” jelas Ferry.
Ia juga mengkritisi rantai distribusi hasil tani yang panjang dan merugikan petani serta konsumen. Koperasi desa, menurutnya, adalah solusi konkret untuk memotong mata rantai tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyampaikan dukungannya. Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo sangat fokus pada keberhasilan program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi nasional.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi semangatnya luar biasa. Kami optimis akhir Mei seluruh gampong sudah selesai dan akhir Juni koperasi sudah terdaftar di Kemenkumham,” ujar Bima.
Ia menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan agar koperasi yang terbentuk benar-benar sesuai dengan potensi desa masing-masing.
Menurutnya, koperasi bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pilar kesejahteraan yang kokoh dan berkelanjutan.
Acara ini juga dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para kepala daerah, camat, keuchik, dan tokoh masyarakat lintas sektor.[]
