KETIKKABAR.com – Dalam beberapa bulan terakhir, maraknya aksi premanisme yang berlindung di balik bendera organisasi masyarakat (ormas) telah membuat sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat umum, merasa resah.
Ormas yang sejatinya dibentuk sebagai wadah partisipasi warga negara, kini justru berubah fungsi menjadi alat intimidasi.
Tak hanya menekan sektor perkantoran dan pelaku usaha untuk menyerahkan uang secara paksa, sejumlah ormas juga kerap melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum. Dalam skala lebih luas, tindakan mereka disebut turut menghambat iklim investasi di Indonesia.
Meski keresahan publik semakin meluas, penanganan terhadap fenomena ini kerap tersendat. Tak sedikit masyarakat menduga ada keterlibatan oknum aparat dalam melindungi aksi-aksi preman berkedok ormas.
Merespons situasi tersebut, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) mulai bersinergi membentuk Satuan Tugas Penanganan Ormas (Satgas Ormas). Langkah ini bertujuan memulihkan ketertiban dan kewibawaan negara di ruang publik.
“Kalau anggota ormas itu orang sipil, tentu yang menangani adalah kepolisian. Tapi kalau ada oknum TNI, kami yang akan bertindak,” tegas Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto dalam keterangannya.
Ia juga memastikan Satgas akan melibatkan unsur Polri, BIN, dan BAIS guna menjamin penanganan yang menyeluruh.
Langkah tersebut mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, kelompok Advokat Anti Premanisme atau Tumpas menyampaikan dukungannya.
“Preman dalam ormas ini bukan hanya kasar secara verbal, mereka membawa senjata,” ujar Saur Siagian dari Tumpas. Ia menyebut pembentukan Satgas Ormas sebagai “langkah tepat yang harus dikawal.”
Pernyataan senada juga datang dari Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi. Ia menilai pembentukan satgas ini seharusnya dilakukan jauh lebih awal.
“Menurut saya ini telat. Preman harus disikat sebelum mereka menjadi seperti raja yang merasa bisa bertindak semena-mena,” ujar Aryanto.
Kini, publik menaruh harapan besar agar Satgas Ormas tak sekadar menjadi simbol di atas kertas, tapi mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap ormas yang selama ini merasa kebal oleh kedekatan dengan kekuasaan.[]
