KETIKKABAR.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Patriot Nusantara Aceh (Patna) yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Kamis, 8 Mei 2025.
Dalam kunjungan itu, Fadhlullah menaruh perhatian serius pada mandeknya pengelolaan lahan dan aset strategis di kawasan tersebut yang masih berada di tangan pemerintah pusat.
“Banyak investor datang ke KEK Arun, tapi ketika mereka tanya soal sewa lahan, kita tidak bisa jawab. Kenapa? Karena lahannya bukan dikelola Pemerintah Aceh. Ini hambatan besar,” kata Fadhlullah.
Menurut dia, kawasan KEK Arun merupakan titik strategis dalam pembangunan ekonomi Aceh yang harus segera dioptimalkan. Namun, status lahan dan pelabuhan yang masih dikuasai Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menjadi batu sandungan utama dalam menarik investasi.
Fadhlullah mengungkapkan bahwa ia bersama Gubernur Aceh telah menyampaikan langsung persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Respons Presiden, menurutnya, sangat terbuka.
“Pak Presiden bilang: hibah, bukan pinjam. Ini sinyal kuat. Tapi kita harus gerak cepat menempuh prosesnya,” ujarnya.
Wagub meminta PT PEMA dan PT Patna segera menyiapkan profil kawasan, rencana investasi, dan potensi pendapatan daerah jika lahan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh.
“Jangan tunggu. Siapkan semuanya. Kita akan presentasikan ke pemerintah pusat bersama Pak Gubernur,” tegasnya.
Direktur PT Patna, Kusuma Indra, membenarkan bahwa hingga kini pelabuhan dan lebih dari separuh lahan KEK masih berada di bawah kendali LMAN.
“Fungsi kami terbatas. Izin boleh kami berikan, tapi lahannya bukan milik kami. Ini menyulitkan dalam menegosiasikan kerja sama dengan investor,” katanya.
Padahal, KEK Arun menawarkan insentif menggiurkan: pembebasan pajak hingga 10 tahun untuk investasi minimal Rp100 miliar, dan bebas pajak 20 tahun bagi investasi di atas Rp1 triliun. Dua perusahaan, PAG dan NPK, disebut telah menikmati fasilitas itu.
Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, mengatakan penguatan peran PT Patna di KEK Arun merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Aceh. Ia mendorong agar kawasan itu masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Secara historis dan ekonomis, wilayah ini sangat strategis. Kalau kita bisa kuasai lahan dan pelabuhan, nilai tawarnya akan naik tajam di mata investor,” ucap Mawardi.
Fadhlullah menutup pertemuan dengan penegasan bahwa Pemerintah Aceh akan segera bersurat ke Kementerian Keuangan agar pengelolaan lahan dan pelabuhan KEK Arun diserahkan penuh kepada daerah. “Untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat Aceh,” katanya.[]
