KETIKKABAR.com – Gelombang PHK di berbagai sektor, khususnya industri media massa, disorot Anggota DPD DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad, yang menilai kondisi ini sebagai ancaman bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
“Ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, sesungguhnya ini alarm bagi demokrasi kita. Ketika media tumbang, ruang publik kehilangan suara yang independen, maka yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga hak masyarakat atas informasi yang objektif dan berkualitas,” ucap Gus Hilmy akrab disapa
Dr. Hilmy Muhammad menegaskan bahwa meskipun industri media menghadapi tantangan berat akibat kondisi ekonomi global dan perkembangan digital, pemerintah harus menyadari bahwa media bukan sekadar bisnis, melainkan pilar penting demokrasi yang perlu dilindungi.
“Media ini pilar demokrasi. Kalau sektor ini terpuruk, demokrasi pun bisa pincang. Ekonomi kita memang belum membaik, tapi demokrasi jangan menjadi korban. Maka menurut kami, harus ada sikap dari Pemerintah untuk bertanggung jawab,” ujar Gus Hilmy.
Pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut (PBNU) mengingatkan, selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan berimbang.
Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan media.
“Mereka butuh perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial. Negara dan masyarakat wajib hadir di tengah situasi sulit ini dan menyiapkan skema stimulus khusus, seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah agar bisa bersaing di era platform digital global.” jelasnya.
Anggota MUI Pusat tersebut juga mengajak para pelaku media untuk tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan menggali peluang-peluang usaha serta memperbanyak kolaborasi.
“Media harus mulai membangun diversifikasi usaha, berkolaborasi dengan berbagai komunitas, kampus, pesantren, bahkan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan produktif,” imbuhnya.
Gus Hilmy menekankan pentingnya menjaga independensi media, terutama di tahun-tahun politik, agar tetap menjadi penyampai informasi yang jujur dan tidak terjebak menjadi corong kekuasaan atau alat propaganda.
“Kami mendorong pers hari ini untuk lebih berdaya, lebih mencerdaskan. Pers jangan hanya menjadi tukang stempel, dan tidak memberi peluang bagi lahirnya pikiran-pikiran yang berbeda dengan mainstream. Misalnya, pers semestinya punya keberanian terhadap isu-isu macam UU TNI, pembukaan lahan baru untuk food estate maupun soal Danantara. Ini akan dapat menumbuhkan apresiasi bagi para pelaku media dari masyarakat,” ujar Gus Hilmy.[]
