KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak transparansi dan ketegasan aparat dalam menangani perkara dugaan pelanggaran Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang melibatkan dua orang berinisial FD dan AM.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menilai penanganan perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius karena telah menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya, setiap perkembangan kasus harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Banda Aceh.
Desakan itu disampaikan menyusul informasi bahwa FD dan AM telah dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, keduanya dikeluarkan karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Dalam keterangan tersebut juga disebutkan bahwa berkas perkara telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena dinilai belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
Fraksi PKS mempertanyakan belum tuntasnya proses penanganan perkara tersebut hingga tahap persidangan. Mereka meminta pihak terkait menjelaskan kendala penyidikan, pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Tuanku Muhammad menegaskan, pengeluaran tersangka dari tahanan tidak serta-merta berarti proses hukum telah berakhir. Karena itu, ia meminta aparat memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penerapan hukum secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Menurut mereka, penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kesetaraan setiap orang di hadapan hukum.
Selain meminta penjelasan dari Satpol PP dan WH, Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi penanganan perkara tersebut agar kendala serupa tidak terulang.
Fraksi PKS turut mendorong kajian terhadap ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, khususnya pengaturan jarimah liwath. Kajian itu, menurut mereka, perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk memastikan kejelasan aturan serta kepastian hukum.
Di luar aspek penindakan, Fraksi PKS meminta pemerintah memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, dan edukasi keagamaan secara berkelanjutan. Mereka juga mengingatkan aparatur pemerintah agar menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam serta mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Mereka menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, sementara aparat wajib menjalankan proses hukum secara profesional dan bertanggung jawab. []












