KETIKKABAR.com, Kota Jantho — Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat desa.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Besar, Hj. Rita Mayasari, dalam audiensi bersama Pegas PEKKA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBPP dan PA) Aceh Besar di Aula Dekranasda Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (13/11/2026).
Rita menilai, program yang digagas PEKKA sejalan dengan kegiatan TP PKK, terutama dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, serta peran perempuan dalam pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Program yang disampaikan Pegas PEKKA ini sejalan dengan upaya TP PKK dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan perempuan. Kami melihat program ini memiliki manfaat untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, khususnya di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan, TP PKK Aceh Besar siap mendukung program tersebut melalui kerja sama agar pendidikan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak perempuan hingga ke tingkat gampong.
“TP PKK Kabupaten Aceh Besar siap mendukung dan berkolaborasi agar pendidikan pemberdayaan perempuan ini dapat menjangkau lebih banyak perempuan hingga ke tingkat gampong,” katanya.
Sementara itu, Fasilitator Daerah Pegas PEKKA wilayah kerja Aceh Besar, Keumalawati, menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk memperkenalkan Sistem Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Akademi Paradigta Indonesia.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas perempuan di desa sekaligus membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan TP PKK agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi kolaborasi antara Pegas PEKKA, TP PKK Kabupaten Aceh Besar, dan DPPKBPP dan PA. Harapannya, sistem pendidikan pemberdayaan perempuan ini dapat menjadi bagian dari program TP PKK sehingga bisa dilaksanakan secara rutin dan menjangkau perempuan-perempuan di Aceh Besar,” ungkap Keumalawati.
Ia menjelaskan, pengembangan sistem pendidikan pemberdayaan perempuan membutuhkan lima perubahan utama, yakni penguatan kelembagaan penyelenggara, pengembangan perencanaan dan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan, serta penguatan pembiayaan dan pendampingan.
Melalui pendekatan tersebut, Pegas PEKKA berharap pendidikan pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi kegiatan pelatihan sesaat, tetapi berkembang menjadi sistem pembelajaran yang terencana dengan dukungan kelembagaan dan pembiayaan berkelanjutan.
Keumalawati menyebutkan, terdapat sejumlah hasil yang ingin dicapai melalui kolaborasi lintas sektor tersebut. Salah satunya mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pembentukan pusat sistem pendidikan perempuan, termasuk regulasi di tingkat desa dan kabupaten yang memungkinkan pembiayaan pendidikan pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari layanan publik.
Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan pendidikan pemberdayaan perempuan di gampong-gampong.
Ia mengatakan, kader PKK menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan sebagai peserta program karena memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat di tingkat desa.
“Kami mengutamakan kader-kader PKK sebagai peserta karena mereka merupakan perempuan penggerak di desa. Kami berharap mereka memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga dapat menjadi bagian dari perubahan dan menggerakkan berbagai kegiatan pembangunan di gampong masing-masing,” terangnya.
Lebih lanjut, Keumalawati menjelaskan bahwa program tersebut juga diarahkan untuk membuka akses lebih luas bagi perempuan dalam meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kepemimpinan, serta memperbesar keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.
“Keterlibatan perempuan, memang perlu diperkuat mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Melalui audiensi tersebut, TP PKK Aceh Besar, Pegas PEKKA, dan DPPKBPP dan PA diharapkan dapat membangun kerja sama konkret untuk memperluas pendidikan pemberdayaan perempuan, khususnya bagi kader PKK dan kelompok perempuan di tingkat gampong. []
