KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Komisi II DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh segera mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, tepatnya di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, S.Ked, meminta Pemko melakukan kajian dan peninjauan lebih mendalam terhadap instalasi SPALD-T yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat untuk melayani masyarakat Banda Aceh tersebut.
Menurut Zidan, SPALD-T merupakan fasilitas pengolahan limbah domestik masyarakat secara terpadu. Keberadaan instalasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dan sumber air tanah.
Ia menilai, fasilitas tersebut semestinya menjadi solusi pengelolaan limbah yang lebih aman dan terintegrasi. Bahkan, apabila beroperasi secara optimal, SPALD-T berpeluang memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota.
Namun, hingga kini pemanfaatan instalasi yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar, termasuk kebutuhan lahannya, belum berjalan maksimal.
Zidan menyebutkan, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas layanan hingga 5.000 pengguna. Akan tetapi, jumlah pelanggan yang saat ini memanfaatkan fasilitas tersebut baru sekitar 14 pengguna, di antaranya Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu kendala utama yang menyebabkan operasional SPALD-T belum optimal adalah belum tersedianya jaringan pipa sambungan rumah (SR). Jaringan tersebut diperlukan untuk menghubungkan saluran limbah domestik masyarakat dengan instalasi pengolahan.
Karena itu, Komisi II DPRK meminta Pemko Banda Aceh tidak hanya menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah kota juga diminta proaktif melakukan pendekatan dan koordinasi agar pembangunan jaringan pipa SR dapat segera direalisasikan.
“Kami mendorong Pemko Banda Aceh melakukan langkah jemput bola ke pemerintah pusat agar kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar untuk pembangunan jaringan pendukung. Dengan demikian, SPALD-T dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Zidan, Rabu (11/11/2026).
Politisi muda PAN tersebut juga menyoroti biaya operasional SPALD-T yang saat ini masih mencapai sekitar Rp300 juta dan harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh.
Menurutnya, biaya tersebut berpotensi terus membebani keuangan daerah apabila instalasi tidak segera dimanfaatkan secara optimal. Padahal, anggaran itu dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan publik lainnya.
“Seharusnya, anggaran Rp 300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah terus menghabiskan anggaran untuk biaya operasional instalasi,” tegasnya.
Saat ini, pengelolaan SPALD-T berada di bawah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Daroy, perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dengan kapasitas layanan yang tersedia, fasilitas pengolahan limbah domestik tersebut memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kualitas sanitasi masyarakat, sekaligus menjaga kebersihan air tanah dan lingkungan perkotaan. []
