KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Kandidat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin, akhirnya angkat bicara menanggapi maraknya kampanye hitam (black campaign) ala preman kampung yang dialamatkan kepadanya dan ditayangkan oleh sejumlah media luar Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
“Banyak pihak menyarankan tak perlu dilayani karena sudah jelas upaya pembunuhan karakter. Tapi kalau tidak ditanggapi bisa dianggap sebagai kebenaran,” tegas Nasir melalui Ketua Tim Pemenangannya, Jufrizal, di Banda Aceh.
Menurut Nasir, tudingan yang menyebut dirinya menerima suap pada ajang Kongres PWI Pusat di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Agustus 2025 lalu sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada.
“Suap tidak berdiri sendiri, tetapi ada pemberi dan penerima. Namun dalam tudingan terhadap saya hanya mengulang-ulang menampilkan rekening pribadi saya dengan memperlihatkan saldo Rp72 juta yang disebut suap. Tak ada data transaksi dari mana sumber dana. Ini sangat keterlaluan. Apa tidak boleh rekening saya memiliki saldo?” tutur Nasir Nurdin.
Nasir meyakini kemunculan narasi negatif tersebut tak terlepas dari dinamika kontestasi jelang Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh, di mana ada oknum-oknum tertentu yang merasa terganggu hingga nekat menebarkan isu fitnah yang memalukan.
Siap Tempuh Jalur Hukum dan Buka-Bukaan
Merespons serangan personal tersebut, Nasir menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah hukum tegas atas tindakan yang dinilainya merusak kehormatan serta nama baiknya.
“Bahwa ini bukan main-main, ini merupakan bentuk pencemaran nama baik dan fitnah terhadap saya sebagaimana diatur pada Pasal 27A UU ITE, Pasal 45 ayat (4) UU ITE, Pasal 433 KUHP dan Pasal 311 tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah, saya tidak akan tinggal diam, dan akan mempertimbangkan memproses tuduhan-tudahan tanpa dasar ini,” sambung Nasir.
Lebih lanjut, Jufrizal menambahkan bahwa tim verifikasi independen dari pengurus pusat sebenarnya telah turun langsung ke Aceh untuk memeriksa seluruh berkas dan aduan, namun tidak pernah menemukan indikasi pelanggaran berupa suap.
“PWI Pusat sudah sangat berbaik hati menurunkan tim untuk mencari tahu kebenaran laporan yang disampaikan baik terkait kandidat maupun kepanitiaan Konferprov XIII PWI Aceh. Dari sekian banyak laporan yang diverifikasi tak ada satupun yang terkait isu suap. Kok tiba-tiba isu itu muncul setelah tim PWI Pusat kembali ke Jakarta,” tandas Jufrizal.
Nasir melalui timnya menyatakan siap mempertanggungjawabkan tuduhan suap tersebut secara terbuka sejauh pihak yang memfitnah mampu membuktikan secara sah siapa sosok pemberi suap yang dimaksud.
“Ayo kita buka-bukaan, jangan seperti orang kebakaran jenggot lalu menyeruduk apa saja,” tutup Jufrizal. []
