KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan I yang tercatat 4,09 persen.
Pemulihan pascabencana hidrometeorologi dan penguatan investasi menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan III 2026.
Forum yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh itu berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, sebagai bagian dari Meuseuraya Festival 2026 di Balee Meuseuraya Aceh. Kegiatan festival tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 25 Oktober 2026.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam mendorong pemulihan ekonomi Aceh. Menurut dia, pertumbuhan pada triwulan I dan II 2026 terutama ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi.
“Pertumbuhan ekonomi kita ini utamanya didorong oleh kinerja sektor pertanian, perdagangan, serta konstruksi, sejalan dengan percepatan proses pemulihan pascabencana” ujar Agus.
Asisten II Sekretariat Daerah Aceh, T. Robby Irza, mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali infrastruktur. Upaya tersebut, menurut dia, juga perlu mencakup pemulihan mata pencaharian masyarakat, penjagaan daya beli, dan pembukaan lapangan kerja.
“Pemulihan merupakan upaya bersama. Kami berharap dukungan pelaku usaha, perbankan dan Bank Indonesia dalam memperkuat pembiayaan serta jaringan distribusi pangan antardaerah.” Jelas Robby.
Robby berharap pemulihan pascabencana dapat menjadi momentum transformasi ekonomi Aceh agar tumbuh lebih cepat dan memiliki ketahanan yang lebih kuat.
AEF Triwulan III 2026 menghadirkan tiga narasumber, yakni Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Anisha Wirasti Cahyaningrum, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas Jayadi, serta Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Aceh Rahmadhani. Diskusi dipandu Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Muhammad Abrar.
Dalam pemaparannya, Anisha menyampaikan bahwa prospek ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi serta kebijakan moneter global yang lebih ketat.
Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,9–5,7 persen pada 2026. Inflasi pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), menurut paparan yang disampaikan dalam forum.
Bahan paparan tersebut juga menyebut BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen serta memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong kredit atau pembiayaan.
Menurut Anisha, kondisi tersebut membuka peluang bagi Aceh untuk meningkatkan ekspor, terutama komoditas strategis yang memiliki nilai jual tinggi.
Sementara itu, Jayadi memaparkan bahwa sebagian besar layanan dasar pascabencana di Aceh telah pulih. Namun, pembangunan hunian tetap, jembatan daerah, dan penyaluran bantuan masih memerlukan peningkatan.
Bappenas juga menyoroti kesenjangan pertumbuhan antarwilayah. Karena itu, intervensi pembangunan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah. Rencana Induk pemulihan juga perlu dimutakhirkan agar tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam paparan tersebut, peningkatan investasi turut dikaitkan dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi daerah atau laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu indikator yang menggambarkan kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan output ekonomi.
Narasumber ketiga, Rahmadhani dari DPMPTSP Aceh, memaparkan strategi peningkatan iklim investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Aceh menetapkan target investasi 2026 sebesar Rp9,8 triliun, sesuai paparan dalam forum tersebut.
Arah kebijakan investasi pascabencana difokuskan pada pemulihan, penguatan, dan transformasi investasi menuju hilirisasi, ekspor, serta penguatan rantai nilai lokal.
Empat sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan adalah infrastruktur dan energi, agroindustri, pariwisata, serta pengembangan kawasan investasi.
Secara keseluruhan, forum tersebut menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, BI, perbankan, serta pelaku usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Selain menyelesaikan kebutuhan hunian dan infrastruktur yang masih tertinggal, upaya pemulihan juga diarahkan pada pemerataan pembangunan, peningkatan investasi, pengembangan ekspor, dan penguatan rantai nilai lokal.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh menyatakan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui asesmen ekonomi berkala, fasilitasi investasi lewat Regional Investor Relations Unit (RIRU), pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor, pengembangan serta hilirisasi produk UMKM, kelancaran sistem pembayaran, dan pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui AEF Triwulan III 2026, BI dan Pemerintah Aceh berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk mendorong ekonomi Aceh tumbuh lebih cepat, lebih resilien, dan lebih mandiri. []
