KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menghadiri pelantikan 18 pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh periode 2026–2029 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu, 14 Oktober 2026.
Kehadirannya dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan profesionalisme insan pers serta sinergi media dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Sebanyak 18 pengurus FPRMI Aceh dilantik oleh Ketua Umum FPRMI, Bernadus Wilson Lumi. Kepengurusan periode 2026–2029 itu dipimpin oleh Muhammad Saleh sebagai ketua.
Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi organisasi untuk memperkuat soliditas serta meningkatkan profesionalisme para pemimpin redaksi dalam menghadapi perkembangan industri media dan tantangan jurnalistik di era digital.
Suradji Junus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap mereka dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas pemberitaan di Aceh.
Menurut Suradji, pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik.
Karena itu, profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik perlu menjadi perhatian utama insan pers.
“Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik. Karena itu, profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik perlu terus dijaga,” ujarnya.
Dorong Sinergi Media dan Pemerintah
Selain menekankan profesionalisme jurnalistik, Suradji berharap komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dan insan pers dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Menurut dia, penyampaian informasi pembangunan secara terbuka dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang relevan mengenai berbagai program dan perkembangan daerah.
Ia juga berharap media dapat menjalankan fungsi informasinya secara bertanggung jawab sehingga masyarakat memperoleh pemberitaan yang akurat dan dapat menjadi bahan untuk memahami kebijakan serta pembangunan di daerah.
“Kami berharap pers dan pemerintah dapat terus menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik. Dengan begitu, informasi mengenai pembangunan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memajukan daerah,” tutupnya. []
