KETIKKABAR.com — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi fokus dalam rapat koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta pimpinan DPR kabupaten/kota se-Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Jumat (19/6/2026), itu membahas berbagai langkah pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara lembaga antirasuah dan unsur legislatif daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memetakan potensi kerawanan korupsi yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Kegiatan itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Ketua DPRA Zulfadhli mengatakan lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai upaya pencegahan korupsi perlu terus diperkuat di semua tingkatan pemerintahan.
Menurut dia, berbagai bentuk penyimpangan dapat dicegah apabila terdapat kesamaan pemahaman mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
“Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat komitmen dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Zulfadhli.
Dalam pertemuan tersebut, tim KPK memaparkan sejumlah strategi pencegahan korupsi, mulai dari penguatan integritas lembaga, peningkatan sistem pengawasan, hingga langkah mitigasi terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di daerah.
Selain dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, kegiatan itu juga diikuti seluruh pimpinan DPR kabupaten/kota dari berbagai daerah di Aceh. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pembangunan daerah serta pengelolaan anggaran publik.
Melalui forum koordinasi tersebut, para peserta juga membahas pentingnya memperkuat fungsi pengawasan legislatif agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik korupsi.
DPRA berharap hasil koordinasi bersama KPK dapat memperkuat kapasitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Aceh dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. [*]
