KETIKKABAR.com – Polda Aceh mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tenang menyikapi isu-isu negatif mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di provinsi tersebut.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., memastikan stok BBM di Aceh dalam kondisi aman sesuai pernyataan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga.
“Polda Aceh memastikan stok BBM di Aceh dalam kondisi aman, sesuai pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak PT Pertamina,” ucap Joko, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menjelaskan, kondisi BBM di Aceh aman dengan mengutip keterangan resmi Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori.
Menurutnya, angka 20 hari yang beredar merupakan cadangan operasional BBM dan bukan menunjukkan keterbatasan pasokan.
Kapasitas penyimpanan yang tersedia bahkan dapat menampung pasokan hingga sekitar 25 sampai 26 hari.
“Dua puluh hari yang dimaksud adalah cadangannya. Secara storage kita bisa menampung hingga 25 sampai 26 hari. Angka 20 hari ini sebenarnya memang sudah dari dulu begitu,” kata Misbah dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Kamis 5 Maret 2026, kutip Kabid Humas.
Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying. Ketersediaan pasokan dipastikan aman dan distribusi berlangsung normal.
“Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (Panic Buying). Ketersediaan pasokan dipastikan aman dan proses distribusi berlangsung normal, sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan saja,” jelas Kabid Humas lagi mengutip keterangan Misbah Bukhori.
Dalam konteks tersebut, Polda Aceh juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan demi mencari keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain.
Aparat kepolisian akan menindak tegas apabila ditemukan praktik penimbunan yang berpotensi menimbulkan kelangkaan BBM.
“Bila menemukan ada penimbunan dan bisa menimbulkan kelangkaan BBM di Aceh, maka Polda Aceh akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” tutup Kabid Humas. []
