KETIKKABAR.com – Sejumlah pikap produksi India jenis Mahindra Scorpio terpantau sudah mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di tengah polemik rencana impor kendaraan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Foto yang beredar memperlihatkan deretan pikap putih terparkir rapi di area pelabuhan. Hingga kini belum ada keterangan resmi soal jumlah unit yang telah masuk.
Kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program penguatan ekonomi desa yang sedang dijalankan pemerintah.
DPR Minta Ditunda
Kedatangan unit impor ini memicu pertanyaan publik. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar proses impor ditangguhkan sambil menunggu evaluasi pemerintah.
“Kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” tegas Dasco.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto masih menghitung kesiapan industri otomotif nasional untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Pernyataan ini menandakan adanya kehati-hatian politik terkait keberpihakan pada produk dalam negeri.
Agrinas Siap Ikuti Arahan
Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah dan DPR.
”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” ungkap Joao di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Ia juga menyatakan siap menunda impor 105.000 unit kendaraan jika diminta pemerintah.
Total 105.000 Unit dari India
Rencana pengadaan ini pertama kali diumumkan Mahindra and Mahindra Ltd. pada 4 Februari 2026, dengan pasokan awal 35.000 unit pikap Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Joao menyebut total kendaraan yang akan didatangkan mencapai 105.000 unit, terdiri dari 35.000 pikap 4×4 Mahindra Scorpio, 35.000 pikap 4×4 tambahan, dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors.
Seluruh armada itu dirancang untuk memperkuat mobilitas dan distribusi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Alasan Impor dan Nilai Proyek
Nilai total pengadaan disebut mencapai sekitar Rp24,66 triliun.
Joao menjelaskan pemilihan kendaraan impor didasarkan pada keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan besar dalam waktu singkat, serta pertimbangan harga dan kualitas.
“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif, hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya (pabrikan dalam negeri). Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini sangat andal serta berkualitas,” ungkap Joao, Minggu, 22 Februari 2026. []
