KETIKKABAR.com – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), sektor transportasi dan konektivitas publik mencatat dinamika signifikan.
Isu perhubungan tak lagi sekadar layanan rutin, tetapi juga menyentuh respons kebencanaan hingga penguatan simpul transportasi sebagai ruang publik.
Sepanjang tahun pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh memegang peran strategis, terutama saat Aceh dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Selain fungsi teknis transportasi, Dishub juga terlibat dalam pengaturan arus mobilitas, koordinasi jalur logistik, hingga menjaga aksesibilitas kawasan terdampak.
Melalui UPTD Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Ulee Lheue, Dishub Aceh mengoperasikan sejumlah armada laut untuk menjaga konektivitas warga.
Armada tersebut antara lain KMP Aceh Hebat 2, KM Malahati, KN Antares, KN Purworejo, Kapal Cepat Express Bahari 2F, serta tambahan dua kapal roro yakni KMP Wira Louisa dan KMP Wira Samaeri.
Kapal-kapal itu juga difungsikan untuk mengangkut mobil skidtank dan gas elpiji saat terjadi kelangkaan akibat terputusnya jalur darat.
Kepala UPTD Wilayah I Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Husaini, S.E., M.M.Tr., menegaskan layanan difokuskan membantu masyarakat terdampak.
“Seluruh tiket pelayaran tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat mendaftar melalui pelabuhan setempat atau menghubungi kontak pelayanan KM Malahati,” ujarnya.
Pada masa operasional, kapal perintis tersebut melayani rute strategis seperti Calang, Ulee Lheue, Krueng Geukueh, Kuala Langsa hingga Belawan.
Jalur ini menjadi alternatif penting ketika akses darat terganggu akibat banjir dan longsor.
Distribusi logistik tercatat mencapai ratusan ton, disertai evakuasi penumpang serta pengangkutan kendaraan roda dua.
Transportasi laut yang menjadi tulang punggung konektivitas Aceh kembali menunjukkan peran vital dalam menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok saat situasi darurat.
Pihak pelabuhan mengingatkan jadwal pelayaran dapat berubah menyesuaikan kondisi cuaca dan kebutuhan tanggap darurat.
Di luar konteks kebencanaan, geliat sektor perhubungan juga terlihat dari penguatan fasilitas di simpul transportasi.
Pelabuhan Ulee Lheue kini berkembang tak hanya sebagai gerbang transportasi, tetapi juga ruang publik yang semakin representatif.
Hadirnya fasilitas baru seperti Indomaret Point menjadi bagian modernisasi layanan pelabuhan.
Fasilitas ini diharapkan memberi kemudahan bagi penumpang dan warga sekitar sekaligus memperkuat citra pelabuhan sebagai pusat layanan publik.
Pelabuhan Ulee Lheue juga beberapa kali menjadi etalase budaya Aceh dalam agenda penyambutan tamu mancanegara.
Pertunjukan seni tradisional seperti Rapai Geleng dan Ratoh Jaroe mewarnai sejumlah kegiatan resmi, termasuk kunjungan rombongan dari Malaysia dan delegasi internasional.
Selain itu, kawasan pelabuhan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, mulai dari perayaan HUT RI, perlombaan rakyat, aksi donor darah, hingga layanan gratis bagi masyarakat.
Fenomena ini menunjukkan pergeseran fungsi pelabuhan dari sekadar infrastruktur transportasi menjadi ruang interaksi warga.
Di bidang inovasi pelayanan publik, Dishub Aceh meraih tiga penghargaan tingkat provinsi dalam Anugerah Inovasi Aceh 2025.
Hingga kini, terdapat sembilan inovasi yang dikembangkan, di antaranya Aplikasi Trans Koetaradja, Vessel, Infokeu, E-Survey, Donorhub, Simpel Link, Sikotakbiru, Serupa, dan Trans Campus.
Menurut Teuku Faisal, inovasi telah menjadi budaya kerja di institusi tersebut.
“Kami mendorong agar inovasi menjadi budaya di lingkungan ASN Dishub Aceh. Dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin terlihat sederhana, namun sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Semangat itu tercermin dalam pengembangan layanan Trans Koetaradja melalui kampanye “Trans Koetaradja untuk Semua”.
Pendekatan ini menegaskan komitmen terhadap layanan transportasi publik yang inklusif, aman, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Memasuki tahun kedua pemerintahan Mualem-Dek Fadh, masyarakat menaruh harapan pada penguatan konektivitas dan kualitas layanan transportasi.
Tantangan geografis Aceh serta tingginya risiko kebencanaan menuntut sistem transportasi yang tangguh dan adaptif.
Di berbagai kesempatan, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun, S.I.P., M.I.P., mengingatkan seluruh SKPA untuk bekerja selaras dengan visi dan misi gubernur serta RPJMA 2024–2029 demi mewujudkan Aceh yang lebih maju dan masyarakat yang sejahtera. []
7 Pelaku Pesta Miras dan Pesta Seks Jalani Uqubat Cambuk di Aceh Besar
