KETIKKABAR.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan peringatan tegas agar negara tidak ikut campur dalam pusaran konflik internal yang tengah melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Nasaruddin meyakini organisasi masyarakat Islam terbesar di Asia Tenggara tersebut memiliki mekanisme mandiri untuk menyelesaikan dinamika yang ada.
Hal tersebut ditegaskan Nasaruddin dalam acara Dialog Media bertajuk Refleksi Kinerja 2025 Kementerian Agama di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.
Ibarat Hubungan Suami-Istri
Nasaruddin memandang perbedaan pandangan di tubuh PBNU sebagai bentuk kompetisi yang sehat untuk memperbaiki organisasi. Ia menyebut fenomena ini sebagai bukti adanya peningkatan kualitas di internal Nahdlatul Ulama.
“Kalau saya melihat itu suatu bukti bahwa NU sedang panen pemekaran kualitas, maka satu sama lain berebutan untuk mencoba memperbaiki PBNU. Jadi kita harus melihat sisi-sisi yang lain,” ujar Nasaruddin.
Ia pun menganalogikan perselisihan di PBNU layaknya dinamika dalam sebuah keluarga. “NU itu punya caranya sendiri menyelesaikan setiap persoalan, seperti rumah tangga. Jangan ada yang mencampuri urusan rumah tangganya orang,” katanya. Ia menambahkan, “Pagi-pagi berkelahi dengan suaminya, istrinya, tapi nanti malam pengantin baru lagi.”
Risiko Hilangnya Independensi Agama
Lebih lanjut, Nasaruddin mengingatkan bahaya jika negara terlalu masuk secara kaku (rigid) ke dalam urusan keagamaan. Menurutnya, hal tersebut dapat mengikis independensi agama dan melemahkan fungsi kritisnya terhadap kekuasaan, yang pada akhirnya justru merugikan pemerintah sendiri karena kehilangan fungsi kontrol.
“Kalau negara terlalu masuk secara rigid kepada urusan keagamaan orang, itu artinya tidak terjadi independensi dalam dunia keagamaan dan itu sangat berbahaya untuk pemerintah juga,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga “jarak sosial” yang seimbang antara pimpinan agama dan pimpinan negara. “Jangan tokoh agama terlalu masuk ke wilayah birokrasi pemerintahan, tapi juga sebaliknya jangan negara terlalu masuk mengurus urusan kepercayaan umatnya,” pungkas Nasaruddin.
Gus Yahya Melawan Desakan Mundur
Dinamika di PBNU memanas menyusul terbitnya risalah rapat harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang meminta Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum. Gus Yahya bahkan diberi ultimatum untuk mundur dalam tiga hari atau menghadapi pemberhentian.
Desakan tersebut didasari dua alasan utama:
Isu Zionisme: Kehadiran narasumber zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang dinilai melanggar Pasal 8 huruf a Peraturan NU Nomor 13 tahun 2025.
Tata Kelola Keuangan: Adanya indikasi pelanggaran hukum serta pelanggaran Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga (ART) NU.
Merespons tekanan tersebut, Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur. Ia menyatakan tetap akan mengemban mandat hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung hingga masa jabatan lima tahun berakhir.
“Sama sekali tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk mundur dari Ketua PBNU,” ujar Gus Yahya di Surabaya, Minggu dini hari, 23 November 2025. “Saya mendapat mandat 5 tahun memimpin NU, karena itu akan saya jalani selama 5 tahun, insya Allah saya sanggup.”
Menepis Persepsi Publik: Seskab Teddy Tegaskan Pemerintah Bergerak Sejak Hari Pertama
